Salam Waras, Sinjai dilanda krisis multisektoral yang mengkhawatirkan. Amuk mahasiswa dari HMI dan PMII Cabang Sinjai, yang menggelar demonstrasi besar-besaran pada 23 Juli 2025 di Mapolres, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD Sinjai, menjadi puncak keresahan publik.
Protes ini dipicu oleh postingan viral Abu Nawas di grup Facebook “Suara Rakyat Sinjai,” “INVESTOR SEHARUSNYA RAMAH LINGKUNGAN, TAPI KENYATAANNYA TERBALIK,” yang disertai foto-foto dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat investasi ilegal.
Postingan tersebut menjadi pemantik aksi demonstrasi yang menuntut transparansi dan penegakan hukum.
Demonstran PMII mengecam keras penimbunan tanah, pembangunan pabrik porang, dan tambang galian C ilegal.
Jenderal Lapangan, Amar, menyatakan aktivitas-aktivitas ini telah menghancurkan lingkungan dan merampas kesejahteraan masyarakat Sinjai. Tuntutan mereka meliputi penutupan proyek ilegal, pembentukan Pansus DPRD untuk mengusut pencurian PAD, pengungkapan penyelundupan BBM bersubsidi, dan pemeriksaan Kapolres Sinjai atas dugaan kolusi dan pembiaran. Surat pengaduan telah dikirim ke Kompolnas dan Propam Polda Sulsel, dengan ancaman aksi nasional jika tuntutan diabaikan. Aksi HMI sebelumnya (21/7), yang diwarnai kericuhan, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Sinjai.
Ironisnya, Sinjai, kampung halaman Irjen Pol. Abdul Karim (Kadiv Propam Polri) dan Brigjen Pol. Ihsan Amin (Itwasum Polri), justru terjerat krisis ini. Dugaan keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas ilegal semakin memperparah situasi. Kerusakan lingkungan yang meluas, lemahnya penegakan hukum, dan dampak ekonomi negatif telah mencoreng kepercayaan publik dan memperlebar kesenjangan sosial. Kontras antara keberhasilan karir kedua perwira tinggi Polri tersebut dengan realita Sinjai yang memprihatinkan mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh dan tindakan tegas dari semua pihak untuk menyelamatkan Sinjai dari malapetaka ini.
