Pangkalpinang, SALAM WARAS — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) hasil tindak pidana tambang ilegal kepada PT Timah Tbk.
Acara berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin siang (6/10/2025).
Penyerahan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, diteruskan kepada CEO Danantara, dan akhirnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
Presiden Prabowo menilai langkah ini sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik tambang ilegal di wilayah konsesi PT Timah.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden dalam keterangan resminya.
Aset Triliunan Rupiah Diserahkan
Aset rampasan yang diserahkan mencakup:
- 108 unit alat berat
- 99,04 ton kristal Sn
- 94,47 ton crude tin
- 680,6 ton logam timah
- 6 unit smelter
- Uang tunai lebih dari Rp202 miliar dan sejumlah valuta asing
- 22 bidang tanah seluas 238.848 m²
- 195 alat pertambangan
- 53 kendaraan, serta 1 unit mess karyawan.
Presiden menegaskan, total nilai aset yang berhasil disita dan diserahkan mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk potensi besar dari tanah jarang (rare earth/monasit) yang nilainya bisa jauh lebih tinggi.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati enam sampai tujuh triliun. Tapi tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar,” kata Prabowo.
Ia juga mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal di kawasan PT Timah telah mencapai sekitar Rp300 triliun.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, totalnya 300 triliun. Ini harus kita hentikan,” tegas Presiden.
Aksi Penambang Rakyat Ricuh di Kantor Pusat PT Timah
Sementara itu, di hari yang sama, ribuan massa dari Aliansi Penambang Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT Timah di Pangkalpinang. Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB awalnya berjalan damai, namun berakhir ricuh dan anarkis.
Sejak pagi, massa dari berbagai kabupaten/kota di Pulau Bangka berdatangan menggunakan kendaraan pribadi, bus, dan truk.
Mereka menuntut solusi atas nasib penambang rakyat yang merasa terpinggirkan setelah kebijakan penertiban tambang ilegal.
Namun situasi memanas ketika perwakilan PT Timah tak kunjung hadir menemui pengunjuk rasa. Massa yang kecewa mencoba menerobos gerbang, hingga aparat kepolisian menembakkan gas air mata menggunakan water cannon.
Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan, dan pagar besi kantor PT Timah akhirnya jebol.
Sejumlah ruangan di kantor utama PT Timah mengalami kerusakan berat, termasuk ruang SPI, Keuangan, SIMTel/IT, hingga ruang direksi lantai dua. Sistem IT dan proses administrasi perusahaan sempat lumpuh total.
Situasi baru terkendali setelah Dirut PT Timah Restu Widiayanto, Ketua Dewan Komisaris, Kapolda Babel, dan Gubernur Bangka Belitung tiba di lokasi untuk berdialog dengan perwakilan massa.
Empat Tuntutan Penambang Disetujui PT Timah
Dalam pertemuan tersebut, empat tuntutan utama penambang rakyat disetujui oleh pihak PT Timah, yakni:
- Kenaikan harga beli timah menjadi Rp300.000/kg (Sn 70%), dari sebelumnya Rp260.000/kg (Sn 100%).
- Penyerahan WIUP tidak produktif PT Timah kepada Pemprov Babel agar dapat dikelola masyarakat penambang.
- Penghentian penangkapan penambang rakyat serta pembubaran Satgas Timah.
- Pembebasan penambang yang ditahan dalam razia sebelumnya.
Momentum Bersejarah yang Ternodai
Ironisnya, aksi anarkis tersebut terjadi bertepatan dengan agenda kenegaraan Presiden Prabowo dalam acara penyerahan aset rampasan tambang senilai Rp300 triliun.
Peristiwa ini menodai momentum besar pemulihan aset negara dan menimbulkan kerugian serius bagi PT Timah — baik secara operasional maupun psikologis bagi karyawannya.
Tragedi ini menjadi cermin sekaligus peringatan bagi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan PT Timah untuk lebih peka dan proaktif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat.
Sebab, stabilitas keamanan dan ekonomi Bangka Belitung sangat bergantung pada sektor tambang sebagai tulang punggung utama kehidupan masyarakat.
(*)
