Salamwaras.com,Jakarta –Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober menjadi momentum bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Putri Khairunnisa, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah. Lebih dari itu, generasi muda harus dilibatkan sebagai pengambil keputusan, pengawas program, sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Putri menyoroti sejumlah agenda strategis yang membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda. Agenda tersebut meliputi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi nasional di tengah tekanan global, hingga percepatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Menurut Putri, semangat persatuan yang terkandung dalam Sumpah Pemuda harus diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam menjawab berbagai tantangan bangsa. Karena itu, KNPI mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pemuda, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan program pembangunan.
Pemuda Didorong Terlibat dalam Pengawasan MBG
Putri menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Namun, pelaksanaan program tersebut membutuhkan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak agar berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang berlaku.
Ia berpandangan, pembaruan regulasi dan tata kelola program MBG perlu memberikan ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, termasuk kalangan pemuda. Keterlibatan tersebut dinilai penting mengingat luasnya jangkauan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang membutuhkan pengawasan secara menyeluruh.
“MBG adalah instrumen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui asupan makanan bergizi bagi peserta didik,” ujar Putri.
Selain itu, ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengawasan yang komprehensif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda, bukan hanya mengandalkan mekanisme pengawasan internal lembaga.
“Pembaruan produk hukum dalam tata laksana program MBG perlu melibatkan stakeholder, termasuk masyarakat dan pemuda dalam fungsi pengawasan,” katanya.
Bagi KNPI, keterlibatan pemuda dalam mengawasi program publik merupakan salah satu bentuk partisipasi nyata dalam pembangunan. Pemuda diharapkan ikut memastikan setiap kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
KNPI Dorong Pemuda Kawal Ekonomi Kerakyatan dan Kebijakan Nasional
Selain persoalan pemenuhan gizi, Putri turut menyoroti tantangan ekonomi nasional di tengah tekanan global. Ia mengaitkan semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda dengan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.
KNPI juga mendorong penguatan ekonomi mikro melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta integrasi program-program tersebut dengan SPPG.
Menurut Putri, keterpaduan berbagai program ekonomi tersebut dapat membuka peluang partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
“KNPI mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama pemerintah menghadapi tekanan tersebut, terutama para pengusaha agar turut berperan dalam menjaga stabilitas pasar modal Indonesia,” tutur Putri, merujuk pada tekanan ekonomi global yang dihadapi Indonesia.
Dalam konteks pembangunan nasional, Putri menilai generasi muda juga perlu dilibatkan dalam kebijakan yang berorientasi pada hilirisasi dan penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, peran pemuda harus melampaui kegiatan seremonial dan diwujudkan melalui keterlibatan konkret dalam perumusan kebijakan, pengawasan program, serta pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
“KNPI mendorong pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai salah satu stakeholder pembangunan dalam mengawal semua program yang berbasis ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa pemuda harus diberikan kesempatan untuk menjadi subjek pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan dan pengawasan program pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu pesan DPP KNPI kepada pemerintahan Prabowo-Gibran dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Melalui perluasan ruang partisipasi generasi muda, KNPI berharap pembangunan nasional tidak hanya menghadirkan berbagai program untuk masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemuda untuk terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan, mengawasi pelaksanaannya, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
(Red)
Editor : DM MPGI
