MAKASSAR, SALAMWARAS.COM — Pergantian kepengurusan di tubuh DPD II Partai Golkar Kota Makassar ternyata tidak sepenuhnya membawa lembaran baru. Di balik perubahan struktur organisasi, sejumlah persoalan administrasi dan kewajiban pembayaran dari kepengurusan sebelumnya justru disebut masih membayangi pengurus yang baru.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, terdapat sejumlah tunggakan yang diduga belum diselesaikan pada masa kepengurusan lama. Mulai dari tagihan layanan WiFi selama dua bulan, biaya konsumsi atau makan yang disebut mencapai sekitar Rp50 juta, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor DPD II Golkar Makassar yang dikabarkan menunggak selama tiga tahun.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan sekadar urusan tagihan rutin. Ada pertanyaan mendasar mengenai tertib administrasi, pengelolaan keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran organisasi.
Sejumlah pengurus baru DPD II Golkar Kota Makassar membenarkan adanya persoalan tunggakan tersebut ketika dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).
Beberapa pengurus yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku keberatan apabila seluruh beban kewajiban dari periode sebelumnya harus ditanggung oleh kepengurusan yang baru terbentuk.
“Ini persoalan yang terjadi pada masa kepengurusan sebelumnya. Mengapa pengurus baru harus ikut menanggung beban utang yang bukan menjadi tanggung jawab mereka? Seharusnya persoalan ini dijelaskan dan diselesaikan oleh pihak yang bertanggung jawab pada masa itu,” ungkap salah seorang pengurus.
TUNGGAKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DIPERTANYAKAN
Persoalan semakin mengundang tanda tanya ketika muncul informasi mengenai adanya dukungan anggaran operasional melalui Kesbangpol serta dukungan kegiatan melalui dana fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar.
Lantas, bagaimana kewajiban pembayaran rutin organisasi bisa menumpuk hingga meninggalkan beban bagi pengurus berikutnya?
Pertanyaan tersebut tentu perlu dijawab berdasarkan dokumen, bukan sekadar saling melempar tanggung jawab.
Hingga kini, belum terdapat rincian yang dapat memastikan besaran keseluruhan kewajiban, sumber pembiayaan, mekanisme pencairan anggaran, maupun penyebab munculnya tunggakan tersebut.
Karena itu, pemeriksaan administrasi dan keuangan secara menyeluruh menjadi langkah penting. Seluruh catatan transaksi, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban, tagihan pihak ketiga, hingga status kewajiban pajak kantor perlu dicocokkan secara transparan.
Jangan sampai pergantian kepengurusan hanya mengubah nama-nama dalam struktur organisasi, sementara persoalan lama dibiarkan tanpa penyelesaian.
PENGURUS LAMA PERLU MEMBERIKAN PENJELASAN
Dalam prinsip tata kelola organisasi, setiap kepengurusan memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan administrasi dan keuangan selama masa jabatannya.
Oleh sebab itu, pengurus lama DPD II Golkar Kota Makassar perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi mengenai asal-usul tunggakan, status pembayaran, penggunaan anggaran, serta alasan kewajiban tersebut belum diselesaikan.
Klarifikasi diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi tudingan sepihak maupun konflik internal yang berkepanjangan.
Namun, apabila benar terdapat kewajiban organisasi yang dibiarkan menumpuk tanpa pertanggungjawaban yang jelas, kondisi tersebut patut menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh kader.
Partai politik yang mengemban kepercayaan publik semestinya mampu menunjukkan ketertiban administrasi, transparansi keuangan, dan tanggung jawab dalam mengelola fasilitas maupun anggaran organisasi.
Jangan sampai partai berbicara tentang integritas dan tata kelola pemerintahan, tetapi urusan administrasi rumah tangganya sendiri justru menyisakan tanda tanya.
Kini, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan keterbukaan, pemeriksaan menyeluruh, dan pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.
Sebab, pergantian kepengurusan seharusnya menjadi momentum pembenahan, bukan sekadar pergantian orang yang kemudian diwarisi persoalan tanpa kejelasan.
SALAM WARAS — Santun dalam Sikap, Tegas dalam Mengungkap Fakta.
Sumber informasi awal: GEMANEWS.ID — Media Mengungkap Fakta Kebenaran.
Catatan redaksi: Berita ini memuat informasi dan keterangan sejumlah pengurus baru. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pengurus lama maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
