SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Kebakaran yang melanda area gudang Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, pada Sabtu (14/11/2026), menyisakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti hanya pada penyelidikan penyebab munculnya api.
Temuan sejumlah drum dalam kondisi hangus di lokasi kebakaran justru membuka pertanyaan besar mengenai sistem penyimpanan, pemindahan, dan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di APMS tersebut.
Kini, sorotan publik mengarah kepada Didit selaku penanggung jawab APMS Dedai. Keberadaan puluhan drum di area gudang harus dijelaskan secara terbuka. Apakah drum-drum tersebut merupakan bagian dari fasilitas operasional resmi atau digunakan untuk aktivitas penyimpanan dan pemindahan BBM di luar mekanisme distribusi yang semestinya?
Pertanyaan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila benar terdapat praktik pemindahan BBM dari mobil tangki ke dalam drum tanpa prosedur dan dasar perizinan yang sesuai, persoalan tersebut berpotensi menyangkut pelanggaran serius dalam tata niaga BBM.
Berdasarkan pantauan awak media pascakebakaran, terlihat sejumlah drum bekas terbakar dalam kondisi hangus dan menumpuk di area gudang.
Keberadaan drum-drum tersebut harus menjadi salah satu objek pemeriksaan. Aparat perlu memastikan apa isi drum sebelum kebakaran, dari mana BBM tersebut berasal, untuk kepentingan apa disimpan, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
Jangan sampai kebakaran hanya menjadi alasan untuk mengakhiri pemeriksaan pada persoalan teknis penyebab api, sementara dugaan penyimpangan pengelolaan BBM justru tidak pernah disentuh.
DEKI MENZIANO: DIDIT JANGAN LEPAS TANGAN, JELASKAN FUNGSI PULUHAN DRUM!
Deki Menziano dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kalimantan Barat menegaskan bahwa temuan drum-drum bekas terbakar di APMS Dedai harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, Didit sebagai penanggung jawab APMS tidak boleh menghindari pertanyaan publik mengenai keberadaan dan fungsi drum-drum tersebut.
“Didit harus memberikan penjelasan secara terbuka. Jangan hanya diam ketika fasilitas yang berada dalam tanggung jawabnya menjadi sorotan masyarakat. Kami ingin mengetahui untuk apa puluhan drum itu digunakan, apa yang disimpan di dalamnya, dari mana asal BBM-nya, dan siapa yang mengendalikan aktivitas tersebut,” tegas Deki Menziano, Minggu (15/11/2026).
Ia menegaskan, apabila benar terdapat aktivitas pemindahan BBM dari mobil tangki ke dalam drum, maka praktik tersebut wajib ditelusuri secara serius.
Pemeriksaan harus mencakup dokumen pengiriman, catatan penerimaan dan penyaluran BBM, standar operasional, serta kesesuaian aktivitas di lapangan dengan ketentuan yang berlaku.
“Jangan berlindung di balik status sebagai lembaga penyalur resmi. Status resmi justru membawa kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan. Kalau memang tidak ada penyimpangan, buktikan melalui dokumen dan pemeriksaan terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum,” lanjutnya.
KAPOLDA KALBAR DAN KAPOLRI HARUS TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN INI MENGUAP!
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, Kapolda dan Kapolri harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Jangan menunggu persoalan menjadi semakin besar baru dilakukan pemeriksaan. Audit secara menyeluruh. Publik berhak mengetahui apakah pengelolaan BBM di APMS Dedai benar-benar berjalan sesuai aturan,” tegas Deki.
DIDIT HARUS BUKA SUARA, JANGAN BIARKAN PUBLIK TERUS BERTANYA!
Kebakaran APMS Dedai kini menyisakan dua persoalan penting yang harus dijawab secara terang.
Pertama, apa penyebab sebenarnya kebakaran yang melanda gudang APMS tersebut?
Kedua, untuk apa puluhan drum berada di area gudang dan bagaimana mekanisme penyimpanan serta pengelolaan BBM di lokasi itu sebelum kebakaran terjadi?
Didit selaku penanggung jawab APMS harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi. Namun, klarifikasi tersebut juga harus dapat diuji melalui pemeriksaan dokumen dan fakta di lapangan.
Deki Menziano menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.
“Jangan sampai kebakaran ini hanya menyisakan puing-puing bangunan, sementara pertanyaan besar mengenai tata kelola BBM tidak pernah terjawab. Kapolda Kalbar dan Kapolri harus memberikan perhatian. Pertamina harus melakukan audit. Didit harus menjelaskan. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” tutup Deki.
KAPOLDA KALBAR TURUN TANGAN! KAPOLRI LAKUKAN PENGAWASAN! PERTAMINA AUDIT APMS DEDAI! JANGAN BIARKAN DUGAAN PENYIMPANGAN BBM BERHENTI TANPA KEJELASAN!
Sumber: Awak Media
Penulis/Editor: D_M MPGI






