Salamwaras.com,PONTIANAK,KALBAR –Upaya pemerintah melegalkan pertambangan rakyat di Kalimantan Barat melalui penetapan 364 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Good Mining Practice merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, legalisasi tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada penetapan wilayah dan penerbitan izin semata.
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa keberhasilan program pertambangan rakyat sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten, dalam membangun sistem pengelolaan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, sebelum proses perizinan berjalan, pemerintah kabupaten harus terlebih dahulu menyusun pola persiapan yang matang. Hal ini penting karena pemerintah kabupaten merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial maupun karakteristik aktivitas pertambangan di wilayahnya.
Masyarakat penambang, kata Herman, perlu dipersiapkan secara bertahap melalui pendataan, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknis, serta pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi pertambangan.
“Tanpa persiapan yang matang, izin yang diterbitkan berisiko hanya menjadi dokumen formal yang sulit diimplementasikan di lapangan. Karena itu, kesiapan masyarakat harus menjadi perhatian utama sebelum legalisasi benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Format Pengelolaan dan Pengawasan Harus Diperjelas
Herman juga menyoroti pentingnya kejelasan format pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Pemerintah harus memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab mengelola kegiatan pertambangan, bagaimana mekanisme pembagian hasil, standar operasional yang diterapkan, serta bagaimana sistem pengawasan dilaksanakan.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut harus dirumuskan sejak awal agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun persoalan baru setelah izin diterbitkan.
Ia menilai pengawasan pertambangan rakyat tidak cukup hanya mengandalkan aparat pemerintah pusat maupun provinsi. Pemerintah kabupaten harus membangun sistem pengawasan berjenjang dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta organisasi terkait.
Dengan demikian, pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjangkau aktivitas pertambangan secara langsung di lapangan.
“Pemda kabupaten harus mengambil peran strategis. Pengawasan perlu dibangun secara berjenjang dengan melibatkan unsur pemerintahan desa dan masyarakat setempat. Jangan sampai setelah izin diberikan, pengawasan justru menjadi lemah,” ujarnya.
Legalitas Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Lebih jauh, Herman menekankan bahwa legalisasi pertambangan rakyat harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar, bukan justru membuka ruang bagi penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak.
Menurutnya, keberadaan WPR dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, serta memastikan pelaksanaan reklamasi yang melibatkan masyarakat.
Aspek lingkungan juga harus menjadi bagian penting dalam tata kelola pertambangan rakyat. Aktivitas pertambangan yang telah memperoleh legalitas tetap wajib memperhatikan keselamatan kerja dan keberlanjutan lingkungan.
Ia mengingatkan, apabila manfaat ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat sekitar tidak memperoleh dampak positif, maka legitimasi sosial terhadap keberadaan pertambangan rakyat akan menjadi lemah.
“Jangan sampai legalisasi hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menjadi bagian dari penerima manfaat, baik melalui kesempatan kerja, peningkatan ekonomi, kontribusi bagi desa, maupun keterlibatan dalam pemulihan lingkungan,” jelasnya.
Pemkab Harus Bergerak Sebelum Izin Diterbitkan
Herman menegaskan, legalitas pertambangan tanpa didukung kesiapan kelembagaan, kapasitas masyarakat, serta sistem pengelolaan yang baik justru berpotensi melahirkan persoalan baru.
Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten di Kalimantan Barat perlu mengambil langkah lebih awal dengan menyusun pola persiapan masyarakat, format pengelolaan WPR, mekanisme pengawasan, serta skema pembagian manfaat yang jelas dan terukur.
Menurutnya, penetapan 364 blok WPR harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola pertambangan rakyat yang tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga profesional, transparan, berkeselamatan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
“Intinya, jangan terburu-buru menerbitkan izin tanpa memastikan kesiapan seluruh perangkat pendukungnya. Pemerintah kabupaten harus terlebih dahulu membangun pola persiapan, kelembagaan, sistem pengawasan, dan jaminan manfaat bagi masyarakat. Legalitas harus diikuti dengan tata kelola yang baik,” pungkas Dr. Herman Hofi Munawar.
Ia berharap, melalui persiapan yang terencana dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, program pertambangan rakyat di Kalimantan Barat benar-benar mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Editor : DM MPGI






