LUWU TIMUR, SALAMWARAS.COM – Penegakan hukum kehutanan di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, kini menjadi sorotan. Seorang petani merica berinisial SW ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan membuka kawasan hutan lindung seluas sekitar 0,68 hektare. Ancaman pidananya tidak ringan: maksimal 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.
Namun, di tengah penindakan terhadap masyarakat kecil, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting: bagaimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap rencana pengembangan pertambangan nikel berskala besar PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Blok Tanamalia?
Apalagi, perusahaan sebelumnya telah menyampaikan target pengembangan tambang Tanamalia sekitar 2029–2031. Wilayah tersebut juga diakui perusahaan beririsan dengan kawasan hutan lindung dan perkebunan masyarakat.
Dua kepentingan kini berada dalam satu ruang persoalan: masyarakat yang menggantungkan hidup dari perkebunan dan korporasi yang merencanakan pengembangan industri pertambangan nikel.
PETANI MERICA DIPROSES, LAHAN 0,68 HEKTARE JADI OBJEK PENINDAKAN
Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) Sulawesi baru-baru ini mengamankan seorang pria berinisial SW yang diduga membuka kawasan hutan lindung untuk dijadikan kebun merica di Blok Tanamalia, Desa Loeha.
Penindakan dilakukan Senin, 9 November 2026, setelah petugas menerima laporan masyarakat.
Dari hasil pemeriksaan lapangan, petugas menemukan lahan yang telah dibuka diperkirakan mencapai 0,68 hektare. Di lokasi terdapat sekitar 300 tiang tanaman merica dan sebuah pondok kerja.
Petugas juga mengamankan barang bukti berupa satu sekop, satu bilah parang, dan satu ikat tali rafia.
Kepala Gakkum Sulawesi, Ali Bahri, Selasa (17/11/2026), menjelaskan bahwa SW telah menjalani pemeriksaan. Setelah penyidikan dan gelar perkara, penyidik menetapkannya sebagai tersangka.
Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga memberikan modal untuk pengembangan kebun merica tersebut.
SW disangkakan melanggar Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Besaran denda dalam rumusan pasal tersebut perlu dipastikan kembali berdasarkan naskah konsolidasi undang-undang dan keterangan resmi penyidik.
PT VALE TARGETKAN TANAMALIA BEROPERASI 2029–2031
Di sisi lain, PT Vale Indonesia Tbk telah menyampaikan rencana pengembangan tambang nikel Blok Tanamalia dengan proyeksi operasional sekitar 2029–2031.
Dalam pemberitaan media pada 13 Agustus 2026, Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan bahwa proyek Tanamalia masih berada dalam tahap kajian eksplorasi dan penelitian.
Perusahaan masih melakukan pendetailan sumber daya dan cadangan nikel melalui tahapan Front End Loading (FEL) 2 sebelum memasuki tahapan desain yang lebih terperinci.
Menurut penjelasan perusahaan, pengembangan Tanamalia akan dilakukan setelah proyek IGP Sorowako.
Budiawansyah juga menegaskan bahwa perusahaan akan mendengar aspirasi masyarakat karena wilayah Tanamalia beririsan dengan kawasan hutan lindung dan perkebunan masyarakat.
Pernyataan tersebut menjadi penting. Sebab, ketika perusahaan sendiri mengakui adanya irisan dengan kawasan hutan lindung dan perkebunan masyarakat, transparansi mengenai peta, koordinat, status kawasan, serta mekanisme perlindungan hak masyarakat menjadi kebutuhan mendesak.
Perlu ditegaskan, rencana pengembangan tambang bukan bukti terjadinya pelanggaran hukum. Namun, seluruh tahapan kegiatan tetap harus memenuhi persyaratan perizinan, kehutanan, lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat.
PERTANYAAN BESAR: PETANI DIPERIKSA, BAGAIMANA DENGAN KORPORASI?
Persoalan Tanamalia bukan sekadar perkara kebun merica dan investasi pertambangan. Ini menyangkut konsistensi negara dalam menjalankan hukum tanpa membedakan kekuatan ekonomi.
Jika pembukaan kawasan hutan oleh masyarakat menjadi objek penindakan, aktivitas korporasi yang berkaitan dengan penggunaan kawasan hutan juga harus diawasi secara ketat.
Pertanyaan publik bukan apakah PT Vale telah melakukan pelanggaran, melainkan apakah seluruh tahapan rencana pengembangan Tanamalia telah dan akan memenuhi ketentuan hukum?
Ada sejumlah hal yang patut dijelaskan kepada masyarakat:
- Bagaimana status resmi kawasan hutan di wilayah Blok Tanamalia?
- Apakah peta rencana pengembangan tambang telah dioverlay dengan peta kawasan hutan lindung?
- Apakah seluruh wilayah kegiatan telah memenuhi persyaratan perizinan pertambangan?
- Bagaimana status Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) apabila kegiatan nantinya menggunakan kawasan hutan?
- Bagaimana AMDAL dan persetujuan lingkungan dipersiapkan?
- Bagaimana perlindungan terhadap kebun merica, lahan garapan, serta sumber penghidupan masyarakat?
- Apakah konsultasi dengan masyarakat terdampak dilakukan secara terbuka dan bermakna?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa masyarakat kecil lebih mudah berhadapan dengan ancaman pidana, sementara rencana investasi berskala besar tidak memperoleh pengawasan yang sama ketatnya.
LANDASAN HUKUM: KORPORASI TIDAK KEBAL HUKUM
Sejumlah regulasi menjadi dasar untuk menguji legalitas dan pengawasan kegiatan di Blok Tanamalia.
1. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)
Menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan lingkungan merupakan hak konstitusional masyarakat yang tidak boleh dikorbankan atas nama investasi.
2. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)
Kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan perekonomian nasional juga harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
- Pasal 38 mengatur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
- Pasal 50 mengatur larangan terhadap perbuatan tertentu yang dapat merusak dan melanggar ketentuan perlindungan hutan.
- Pasal 78 mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran kehutanan, termasuk pertanggungjawaban korporasi.
- Pasal 78 ayat (11) mengatur pemberatan denda apabila tindak pidana tertentu dilakukan oleh korporasi dan/atau atas nama korporasi.
Artinya, apabila unsur tindak pidana terbukti, badan usaha dan pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
4. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 8 Tahun 2026.
Mengatur penyelenggaraan kehutanan, penggunaan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, perlindungan, pengawasan, dan sanksi administratif.
Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan harus memenuhi persyaratan dan memperoleh PPKH sesuai ketentuan.
5. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
- Pasal 22 mengatur kewajiban AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting.
- Pasal 25 mengatur muatan dokumen AMDAL.
- Pasal 26 mengatur pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL sesuai ketentuan.
- Pasal 53 dan Pasal 54 mengatur penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
- Pasal 65 menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- Pasal 66 memberikan perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.
- Pasal 98 dan Pasal 99 mengatur ancaman pidana atas tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan unsur dan akibat yang dibuktikan.
- Pasal 116 mengatur pertanggungjawaban pidana badan usaha dan pihak yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan.
- Pasal 119 mengatur pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha.
6. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan berikutnya.
- Pasal 35 mengatur perizinan berusaha dalam kegiatan pertambangan.
- Pasal 39 mengatur persyaratan dan muatan IUP.
- Pasal 99 dan Pasal 100 mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang.
- Pasal 134 sampai dengan Pasal 138 mengatur penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan.
- Pasal 158 mengatur sanksi pidana atas kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perizinan.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.
Putusan ini penting dalam konteks perlindungan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, khususnya terkait pemanfaatan hutan untuk kebutuhan hidup dan kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Penerapannya harus memperhatikan syarat dan batasan yang ditetapkan dalam putusan tersebut.
PETA KOORDINAT DAN STATUS KAWASAN HARUS DIBUKA
Untuk menghindari polemik dan kesimpulan sepihak, Gakkumhut Sulawesi bersama Kementerian Kehutanan perlu membuka informasi mengenai status dan batas definitif kawasan hutan di Blok Tanamalia.
Setidaknya terdapat tiga dokumen penting yang perlu diuji:
- Peta dan koordinat lokasi kebun merica yang dipersoalkan dalam perkara SW.
- Peta resmi kawasan hutan lindung beserta batas dan fungsi kawasannya.
- Peta wilayah rencana pengembangan pertambangan PT Vale Indonesia.
Ketiga dokumen tersebut perlu dioverlay agar dapat diketahui secara objektif apakah lokasi kebun masyarakat, kawasan hutan lindung, dan wilayah rencana pengembangan tambang benar-benar beririsan.
PT Vale juga perlu memberikan penjelasan mengenai status perizinan, tahapan eksplorasi, rencana penggunaan kawasan hutan, kajian lingkungan, serta mekanisme penyelesaian persoalan lahan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat baru mengetahui status hukum tanah garapannya ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau ketika proyek investasi memasuki tahap pelaksanaan.
GAKKUMHUT, KEMENTERIAN KEHUTANAN, DAN ESDM DIMINTA BERTINDAK TRANSPARAN
Gakkumhut Sulawesi, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan perlu memastikan pengawasan berjalan secara objektif.
Pemeriksaan tidak boleh hanya berorientasi pada masyarakat yang membuka lahan, tetapi juga harus memastikan kepatuhan seluruh pemegang izin dan pelaku usaha terhadap ketentuan penggunaan kawasan hutan.
Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tanpa membedakan perseorangan maupun badan usaha.
Masyarakat juga berhak memperoleh informasi mengenai status kawasan, legalitas penggunaan lahan, serta dampak lingkungan dan sosial dari rencana pengembangan tambang.
JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE PETANI, TUMPUL KE KORPORASI
Kasus SW seharusnya menjadi momentum untuk menguji konsistensi penegakan hukum kehutanan di Luwu Timur.
Petani yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, korporasi yang terbukti melanggar juga wajib diproses sesuai ketentuan hukum.
Negara tidak boleh menghadirkan kesan bahwa sekop dan parang milik petani lebih mudah menjadi sasaran penindakan dibandingkan dokumen, peta, dan aktivitas perusahaan bermodal besar.
Hutan harus dilindungi. Investasi harus taat hukum. Hak masyarakat wajib dihormati.
Sebab, keadilan tidak boleh ditentukan oleh besar kecilnya modal, melainkan oleh fakta, bukti, dan aturan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari PT Vale Indonesia, Gakkumhut Sulawesi, dan instansi kehutanan terkait mengenai status kawasan serta rencana pengembangan Blok Tanamalia. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka.






