JELANG PAW WAGUB SULBAR, 44 ANGGOTA DPRD DISOROT: RAKYAT INGATKAN BAHAYA POLITIK UANG

SALAM WARAS — MAMUJU, SULBAR, Menjelang pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) yang dijadwalkan Jumat, 20 November 2026, perhatian publik mulai tertuju kepada 44 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki hak suara.

Di tengah proses politik tersebut, masyarakat menyampaikan satu pesan tegas: pemilihan Wakil Gubernur jangan sampai berubah menjadi arena transaksi kekuasaan. Integritas, rekam jejak, dan tanggung jawab terhadap rakyat harus menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bacaan Lainnya

Sejumlah sumber yang dihimpun media ini mengingatkan agar kedua kandidat calon Wakil Gubernur Sulbar tidak menempuh cara-cara transaksional untuk mendapatkan dukungan anggota legislatif.

Mereka menilai, dugaan praktik politik uang, apabila benar terjadi dan terbukti, bukan sekadar mencederai demokrasi, tetapi juga berpotensi meruntuhkan kehormatan lembaga DPRD serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

“Jangan sampai pemilihan Wakil Gubernur Sulbar justru menjadi ajang transaksi politik. Kalau ada praktik politik uang, demokrasi kita yang akan rusak. Anggota DPRD harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan pembangunan Sulawesi Barat,” ungkap salah seorang sumber kepada media ini.

JANGAN SAMPAI JABATAN PUBLIK DIBAYAR DENGAN TRANSAKSI POLITIK

Persoalan politik uang tidak boleh dipandang sebagai urusan internal kandidat dan pemilik suara semata. Sebab, konsekuensi dari proses pemilihan yang diduga diwarnai transaksi dapat berdampak panjang terhadap tata kelola pemerintahan.

Masyarakat mengkhawatirkan, apabila dukungan politik dibangun melalui pemberian uang atau keuntungan tertentu, relasi antara eksekutif dan legislatif berpotensi dibebani kepentingan transaksional.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga potensi persoalan hukum apabila kemudian ditemukan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Karena itu, 44 anggota DPRD Sulbar diminta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen kedua kandidat dalam mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suardi Duka.

Pemilihan Wakil Gubernur bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. Keputusan tersebut menyangkut keberlanjutan pemerintahan, efektivitas penyelenggaraan daerah, serta arah pembangunan Sulawesi Barat ke depan.

APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA AWASI POTENSI POLITIK UANG

Selain mengingatkan anggota DPRD dan kedua kandidat, masyarakat juga meminta aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, memberikan perhatian terhadap potensi praktik politik uang menjelang pemilihan.

Apabila ditemukan informasi, indikasi, maupun bukti mengenai pemberian uang, hadiah, fasilitas, atau keuntungan tertentu yang bertujuan memengaruhi pilihan anggota DPRD, aparat diminta melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai kewenangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, setiap dugaan harus ditangani secara profesional, berdasarkan bukti, dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Masyarakat tidak menginginkan proses pemilihan yang menyisakan persoalan hukum maupun beban moral bagi pemerintahan yang akan berjalan.

“Jangan memilih pemimpin karena serangan fajar atau pembagian uang. Pilihlah calon Wakil Gubernur yang bersih, berintegritas, dan benar-benar ingin membangun Sulawesi Barat. Kami ingin demokrasi yang bermartabat, bukan demokrasi yang diperjualbelikan,” tegas sumber tersebut.

44 SUARA, TANGGUNG JAWAB KEPADA RAKYAT

Kini, tanggung jawab moral dan politik berada di tangan 44 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang akan menentukan calon pendamping Gubernur Suardi Duka.

Setiap suara memiliki konsekuensi terhadap masa depan pemerintahan daerah. Karena itu, proses pemilihan harus berlangsung transparan, tertib, sesuai mekanisme hukum, serta bebas dari segala bentuk tekanan maupun transaksi yang melanggar ketentuan.

Publik juga berhak mengetahui bahwa proses pengisian jabatan strategis tersebut dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sulawesi Barat tidak membutuhkan demokrasi yang dibangun di atas dugaan transaksi. Yang dibutuhkan adalah proses politik yang menjunjung integritas, menghormati amanah rakyat, dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok.

Jangan gadaikan amanah rakyat. Tolak politik uang. Jaga kehormatan demokrasi Sulawesi Barat!

Salam Waras — Santun dalam bahasa, tegas dalam mengawal kebenaran.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *