HUT ke-26 Babel Kehilangan Makna: Kursi DPRD Terisi Jabatan, Kosong dari Penghargaan Sejarah

Salamwaras.com,BANGKA BELITUNG –Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semestinya menjadi momentum refleksi sejarah sekaligus penghormatan terhadap perjuangan panjang para presidium, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berjuang melahirkan provinsi ini.

Namun, suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka memperingati hari bersejarah tersebut justru menyisakan ironi. Tingkat kehadiran sejumlah wakil rakyat yang dinilai memprihatinkan memunculkan pertanyaan serius tentang sejauh mana penghargaan mereka terhadap sejarah dan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, dari unsur pimpinan DPRD Babel hanya Ketua DPRD Didit Srigujaya dan Wakil Ketua Eddy Iskandar yang hadir. Sementara itu, sebanyak 14 anggota DPRD Babel, tiga anggota DPR RI, dan empat anggota DPD RI tercatat tidak menghadiri agenda tersebut.

Pemandangan ini tentu patut disayangkan. Sebab, rapat paripurna HUT provinsi bukan sekadar agenda seremonial atau kegiatan protokoler tahunan. Ada nilai sejarah, penghormatan, dan tanggung jawab moral yang melekat di dalamnya.

Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin sebuah momentum untuk mengenang perjuangan pembentukan daerah justru tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya dari sebagian orang yang kini menikmati hasil perjuangan tersebut?

Jangan Sampai Melupakan Para Pejuang Pembentukan Babel

Kita perlu kembali membuka lembaran sejarah. Lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ada perjuangan panjang, pengorbanan, keringat, tenaga, pikiran, bahkan materi yang dikeluarkan oleh para presidium dan tokoh masyarakat.

Ada orang-orang yang dahulu berani berdiri di barisan perjuangan, mengetuk pintu kekuasaan, menyuarakan aspirasi, menggalang kekuatan, dan mempertaruhkan berbagai kepentingan demi satu cita-cita besar: menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri.

Perjuangan itu tidak mudah. Tidak semua orang berani mengambil risiko. Tidak sedikit pula yang mengorbankan waktu, tenaga, dan kepentingan pribadi demi masa depan daerah.

Kini, hasil perjuangan tersebut telah dinikmati bersama. Provinsi telah berdiri, pemerintahan berjalan, lembaga legislatif terbentuk, dan kursi-kursi kekuasaan telah diduduki oleh orang-orang yang memperoleh mandat rakyat.

Namun, ketika tiba momentum untuk mengenang dan menghormati perjuangan tersebut, justru sebagian wakil rakyat tidak menunjukkan kehadirannya.

Di sinilah letak ironinya.

Apa arti sebuah jabatan jika penghargaan terhadap sejarah saja tidak menjadi bagian dari kesadaran moral?

Jabatan Bukan Sekadar Menduduki Kursi Kekuasaan

Menjadi anggota DPRD, DPR RI, maupun DPD RI bukan semata-mata tentang memenangkan pemilihan umum, memperoleh suara rakyat, kemudian menikmati fasilitas dan kewenangan sebagai pejabat publik.

Ada tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan tersebut. Ada sejarah yang harus dihormati, perjuangan yang harus dikenang, serta masyarakat yang harus dihargai.

Jangan sampai muncul kesan bahwa sebagian orang begitu bersemangat memperjuangkan kursi kekuasaan, tetapi kehilangan semangat ketika diminta menghormati sejarah yang memungkinkan lembaga tempat mereka bekerja berdiri.

Apakah karena mereka tidak terlibat langsung dalam perjuangan pembentukan Babel, sehingga tidak memiliki ikatan emosional dengan sejarah kelahiran provinsi ini?

Ataukah perjuangan pembentukan Babel dianggap sekadar cerita masa lalu yang tidak lagi relevan dengan kepentingan politik hari ini?

Jika demikian, tentu cara pandang tersebut keliru.

Seseorang tidak harus menjadi bagian langsung dari sejarah perjuangan untuk memiliki kewajiban menghormatinya. Justru generasi yang menikmati hasil perjuangan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga, merawat, dan menghargai warisan tersebut.

Kehadiran dalam rapat paripurna HUT provinsi mungkin terlihat sederhana. Namun, di balik kehadiran itu terdapat pesan penghormatan, rasa memiliki, dan kesadaran bahwa jabatan yang mereka emban hari ini tidak lahir dari ruang kosong.

Masyarakat Rindu Sosok Panglima Johan Murod

Dalam situasi seperti ini, ingatan masyarakat tentu kembali tertuju kepada sosok Johan Murod, yang dikenal dengan panggilan Panglima.

Beliau dikenal sebagai salah satu figur penggerak masyarakat yang memiliki kepedulian kuat terhadap berbagai persoalan daerah. Sosok yang tidak sekadar berbicara, tetapi juga dikenal berani menyuarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kepentingan Bangka Belitung.

Ada istilah yang cukup dikenal dalam masyarakat kita, yakni “orang yang kawa”. Sebuah ungkapan lokal yang menggambarkan seseorang yang memiliki kemauan, kepedulian, keberanian, dan kesungguhan untuk bergerak.

Dalam konteks kepedulian terhadap daerah, sosok Panglima Johan Murod menjadi figur yang dirindukan.

Jika beliau masih hidup dan menyaksikan suasana rapat paripurna HUT ke-26 Babel dengan tingkat kehadiran anggota dewan yang dipersoalkan publik, bukan tidak mungkin beliau akan menjadi salah satu orang yang lantang menyuarakan kritik dan kekecewaan.

Sayangnya, sosok tersebut telah lebih dahulu meninggalkan masyarakat Bangka Belitung. Kita kehilangan figur yang selama ini dikenal memiliki keberanian menyampaikan kritik dan kepedulian terhadap daerah.

Namun, kepergiannya tidak boleh ikut menguburkan semangat kritis masyarakat.

Justru, semangat kepedulian dan keberanian menyampaikan kebenaran itulah yang harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Babel Bukan Milik Mereka yang Duduk di Kursi Kekuasaan

HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan milik gubernur, bukan milik DPRD, bukan pula milik kelompok atau kekuatan politik tertentu.

Babel adalah milik seluruh masyarakatnya.

Karena itu, memperingati hari lahir provinsi ini bukan sekadar menjalankan agenda protokoler atau memenuhi undangan rapat paripurna. Lebih dari itu, terdapat kewajiban moral untuk menghormati sejarah, menghargai para pendahulu, dan meneruskan cita-cita perjuangan mereka.

Para anggota DPRD yang tidak hadir tentu perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan ketidakhadiran masing-masing. Masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat agenda kedinasan, kondisi tertentu, atau alasan lain yang menyebabkan mereka tidak mengikuti momentum tersebut.

Kritik ini bukan untuk menghakimi tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Setiap pejabat publik tentu memiliki kemungkinan alasan yang berbeda-beda.

Namun, ketika sebuah agenda bersejarah dihadiri dengan tingkat partisipasi yang dipersoalkan masyarakat, publik memiliki hak untuk mempertanyakan kepedulian dan tanggung jawab moral para wakilnya.

Jangan sampai masyarakat hanya dibutuhkan ketika musim pemilihan tiba, tetapi ketika daerah memperingati hari kelahirannya, sebagian wakil rakyat justru tidak menunjukkan rasa memiliki.

Jangan Lupakan Sejarah Sebelum Sejarah Melupakan Kita

Dua puluh enam tahun bukanlah usia yang singkat. Banyak hal telah berubah di Bangka Belitung. Generasi berganti, pemimpin datang dan pergi, jabatan silih berganti, dan kepentingan politik terus bergerak.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh berubah: penghormatan terhadap sejarah.

Kepada para anggota DPRD Babel, ingatlah bahwa kursi yang hari ini Anda duduki merupakan bagian dari perjalanan panjang perjuangan masyarakat Bangka Belitung.

Jangan hanya bangga dengan jabatan, fasilitas, dan kewenangan. Banggalah juga terhadap sejarah yang telah melahirkan provinsi ini.

Sebab, jabatan memiliki masa, kekuasaan memiliki batas, dan periode politik pada akhirnya akan berakhir. Namun, sejarah perjuangan para pendahulu akan terus dikenang oleh generasi setelah kita.

Jangan sampai para pejuang dahulu mengerahkan seluruh kemampuan demi lahirnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sementara generasi yang menikmati hasilnya justru tidak mampu memberikan penghormatan paling sederhana: hadir, mengenang, dan menghargai perjuangan mereka.

Selamat HUT ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Semoga Babel tidak hanya tumbuh menjadi provinsi dengan gedung pemerintahan yang megah, lembaga politik yang lengkap, dan pejabat dengan berbagai jabatan, tetapi juga menjadi daerah yang tidak pernah kehilangan rasa hormat terhadap sejarah dan para pejuangnya.

Karena sebuah daerah tidak akan pernah benar-benar besar jika generasi yang menikmati hasil perjuangannya justru melupakan mereka yang telah berjuang melahirkannya.

Oleh: Rikky Fermana
Penanggung Jawab KBO Babel

Editor : DM MPGI

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *