Makassar — Warga bernama DN melaporkan dugaan penyimpangan penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar.
Pangkalan tersebut diduga beroperasi sejak 31 Oktober, dengan pengiriman truk besar dari agen sebanyak 4 kali dalam sebulan. Setiap pengiriman diduga mencapai lebih dari 50 hingga ratusan tabung.
Menurut DN, pada 2 minggu pertama pangkalan tidak memiliki papan nama. Baru minggu ke-3 dipasang papan kecil atas nama Jessica dengan alamat yang diduga berbeda kecamatan dengan lokasi sebenarnya.
Warga yang datang disebut tidak dilayani karena pintu ruko selalu tertutup. DN menduga gas tersebut dipakai untuk usaha produksi makanan yang memiliki puluhan cabang/franchise di Makassar.
“Kalau memang pangkalan, jual lah ke rakyat. Kita kemarin kesulitan gas,” ujar warga lain yang di temui di tempat sekitar jalan lure.
Warga dan DN mengaku memiliki rekaman video 4 minggu pengiriman dan meminta aparat memeriksa CCTV pangkalan tersebut.
Konfirmasi ke saluran pelayanan PERTAMINA, jelas menerangkan bahwa kejadian tersebut adalah salah alias tidak benar. Dimana papan nama PANGKALAN JESSICA berada tidak pada alamat yng tertera pada papan tersebut. Dimana papan ini di pasang di jalan lure kelurahan Balana kecamatan Makassar dan dari konfirmasi ini mediasulsel.com menanti jawaban hasil investigasi internal Pertamina terkait kejadian tersebut diatas .
DUGAAN PELANGGARAN HUKUM
1. UU MIGAS
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 55:
Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM, bahan bakar gas, dan/atau LPG yang disubsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.
LPG 3 Kg adalah barang bersubsidi yang peruntukannya hanya untuk rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Diduga digunakan untuk usaha industri / franchise = diduga penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi.
2. KUHP
a. Pasal 378 KUHP lama / Pasal 492 KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) — Penipuan:
Diduga mengelabui warga dan pemerintah dengan memasang papan pangkalan, padahal diduga tidak melayani masyarakat.
Ancaman: penjara paling lama 4 tahun.
b. Pasal 372 KUHP lama / Pasal 486 KUHP baru — Penggelapan:
Diduga menguasai LPG bersubsidi yang seharusnya disalurkan ke masyarakat, lalu dipakai untuk kepentingan usaha sendiri.
Ancaman: penjara paling lama 4 tahun.
c. Pasal 480 KUHP lama / Pasal 607 KUHP baru — Penadahan:
Apabila terbukti menerima / menampung / menggunakan LPG bersubsidi yang diperoleh dari penyimpangan distribusi.
Ancaman: penjara paling lama 4 tahun.
TUNTUTAN WARGA
1. Periksa legalitas pangkalan, izin, dan asal alokasi gasnya.
2. Periksa CCTV dan buku penjualan pangkalan.
3. Periksa agen / PT penyalur yang mengirim truk besar tersebut.
4. Jika terbukti, cabut izin pangkalan dan proses hukum sesuai UU Migas.
Hingga berita ini dibuat, pihak pangkalan dan pemilik usaha belum berhasil dikonfirmasi. Semua pihak yang disebut berhak memberikan hak jawab.






