Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif secara resmi membuka Sosialisasi Kepatuhan Pelayanan Publik yang dirangkaikan dengan Penandatanganan MoU Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Sinjai dengan Ombudsman RI Tahun 2025, di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kamis (4/12/2025).
Aksi solidaritas ratusan dokter, perawat, bidan, dan apoteker yang berlangsung di depan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada Kamis siang berubah tegang. Seorang dokter anestesi, dr. Arif Firmansyah, diduga melakukan tindakan tidak etis dengan menghalangi proses wawancara jurnalis dengan perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Peristiwa tragis yang terjadi Kamis pagi sebelum pukul 07.00 itu menjadi bukti nyata dari kelalaian, pembiaran, dan pengabaian aturan oleh pihak tambang, sekaligus lemahnya pengawasan aparat dan pemerintah daerah.
Tanjungpinang. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, memimpin Upacara Pelantikan, Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Serah Terima Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Kamis (04/12/2025).
Bulukumba — KSP Pamordian Sejahtera Cabang Ponre kembali menjadi sorotan publik. Setelah dua kali mangkir […]
Babak baru penegakan hukum berkeadilan di Kepulauan Riau resmi dimulai. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Di tengah euforia kelulusan, hadir pesan kuat dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M, yang juga Guru Besar Ilmu Hukum UP. Lewat Orasi Ilmiah bertema “Generasi Muda Berintegritas, Profesional, dan Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas”,
Pekalongan —Program Peningkatan Produksi Peternakan di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kembali menuai […]
Unjuk rasa warga Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Pekalongan, memanas setelah emak-emak dan anak-anak turun ke jalan membawa spanduk yang menuding Kepala Desa Cahayardi melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp230 juta, hilangnya aset desa, serta dugaan pelanggaran dalam pengangkatan Kadus 5. Aksi diwarnai dandutan dan pengamanan ketat TNI–Polri. Warga menuntut transparansi dan meminta kepala desa hadir memberikan klarifikasi terbuka.
Unjuk rasa warga Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, kembali memanas siang ini. Aksi yang menuntut klarifikasi dugaan penyalahgunaan dana desa dan hilangnya aset desa itu terlihat didominasi emak-emak, bahkan sejumlah anak-anak ikut berada di lokasi, membuat situasi semakin ramai dan penuh perhatian publik.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
