Kejagung RI resmi menetapkan Tetian Wahyudi, Direktur Utama CV Salsabila Utama, sebagai DPO kasus korupsi PT Timah senilai hampir Rp 1 triliun.
Di balik pelariannya, tersimpan kisah manipulasi opini publik melalui media, jaringan tambang ilegal, dan dugaan keterlibatan oknum internal PT Timah.
Empat abad silam, Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) menjadi simbol keserakahan penjajah yang mengeruk kekayaan Nusantara. Kini wajah itu muncul kembali, bukan dengan kapal dagang, melainkan lewat korporasi dan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Konflik agraria di Teluk Bayur, Ketapang, Kalbar, mengguncang nurani bangsa. Delapan puluh tahun merdeka, warga yang hidup turun-temurun justru terusir dari tanah leluhur. Presiden Prabowo menegaskan: hukum harus jadi perisai rakyat, bukan pedang yang melukai mereka.
Sejumlah kepala sekolah di Rokan Hilir, Riau, mengeluhkan biaya pendaftaran Olimpiade Catur O2SD yang mencapai Rp3,9 juta per sekolah. Total dana Rp1,5 miliar dipertanyakan. Publik mendesak Kejati Riau dan Kejari Rohil segera memeriksa panitia Percasi.
Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bangka menegaskan kembali sikapnya terhadap persoalan pertambangan yang kian memanas di wilayah perkebunan PT. Gunung Maras Lestari (GML) yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT. Timah Tbk. Minggu (12/10/2025)
Polres Ketapang memanggil dua warga terkait dugaan penguasaan lahan ilegal di area perkebunan PT Prakarsa Tani Sejati (PTS) di Desa Teluk Bayur, Ketapang. Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan pelanggaran UU Perkebunan dan janji hibah tanah kas desa yang mangkrak sejak 1991. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara dalam menegakkan keadilan agraria dan hukum tanpa pandang bulu.
Sumber daya alam dikeruk, polusi dihasilkan, bencana didatangkan, namun pekerja dari luar OKU. Masyarakat OKU hanya dijadikan penonton!”
Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya, S.H., S.I.K., M.I.K., M.Tr.Opsla bersama Bupati Maros H.A.S. Chaidir Syam turun langsung memantau pelaksanaan sosialisasi penertiban truk tambang dan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) di wilayah Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros,
Suasana di Mapolres Sinjai, Selasa siang, mendadak tegang. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Unit Tipidkor Satreskrim Polres Sinjai untuk diperiksa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) pada pengadaan kain batik ASN senilai Rp350 ribu per lembar.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan Aset Barang Rampasan Negara (BRN) hasil tindak pidana tambang ilegal kepada PT Timah Tbk. Acara berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
