Salam Waras, Makassar, — Langit malam Makassar berubah merah. Api berkobar, asap hitam menjulang, dan dua bangunan megah yang selama ini disebut sebagai rumah rakyat runtuh dilalap bara. Jum’at 29 Agustus 2025
Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo dan DPRD Kota Makassar di Jalan A.P. Pettarani kini hanya menyisakan abu.
Namun amarah rakyat tak berhenti di situ. Bara juga merembet ke pos polisi dan area Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Bagi massa, institusi-institusi ini dianggap tak lagi berpihak pada keadilan. Malam itu, Makassar benar-benar menyala.
Bagi rakyat, gedung-gedung itu bukan lagi simbol demokrasi dan hukum, melainkan “sarang tikus”—tempat para elit menggerogoti harapan rakyat dengan rakus. Ribuan warga seakan kompak mengirim pesan: kesabaran ada batasnya.
Akar Amarah yang Terpendam
Kemarahan ini tidak lahir dalam semalam. Ia adalah akumulasi dari luka yang menganga bertahun-tahun:
Skandal korupsi yang tak pernah tuntas, dari proyek infrastruktur hingga pendidikan.
Pinjaman daerah triliunan rupiah yang menyisakan utang, tapi tak terlihat manfaat nyata bagi rakyat.
Krisis kepercayaan akibat wakil rakyat dan aparat hukum yang lebih sering berbisnis politik daripada menyerap aspirasi dan menegakkan keadilan.
Seorang sosiolog menyebut, rakyat kini mengalami “kejenuhan demokrasi.”
“Ketika institusi formal gagal menjadi saluran, rakyat mencari panggung sendiri di jalanan. Api itu bukan sekadar amarah, melainkan ekspresi frustrasi,” ujarnya.
Tragedi di Tengah Bara
Di balik kobaran api, tragedi tak bisa dihindari. Seorang staf DPRD Kota Makassar dari bidang kesejahteraan rakyat tewas setelah terjun dari lantai dua dalam kepanikan.
Ia menjadi korban nyata dari kekacauan yang tak lagi bisa dikendalikan.
“Gedung bisa dibangun lagi, tapi nyawa tak bisa kembali,” kata seorang warga yang menyaksikan langsung peristiwa itu. “Namun, inilah harga yang harus dibayar dari pengkhianatan yang terlalu lama dibiarkan.”
Aparat dan Negara yang Terjebak
Ribuan aparat dikerahkan malam itu. Tapi kehadiran mereka tak lebih dari bayangan. Dihadapkan pada gelombang massa yang marah, aparat memilih bertahan dan menyaksikan.
“Negara tampak kehilangan kendali. Ini bukan sekadar kerusuhan, ini peringatan,” tutur pengamat politik lokal.
Bagi banyak pihak, lemahnya respons aparat justru mempertegas krisis legitimasi. Ketika rakyat sudah tak percaya pada wakilnya, aparat kehilangan otoritas, dan penegak hukum dianggap tumpul, maka negara berada di tepi jurang anarki.
Krisis Legitimasi
Kerugian materi memang besar: miliaran rupiah. Namun kerugian yang lebih dalam adalah hilangnya kepercayaan publik. Demokrasi yang sudah rapuh kini retak lebih lebar.
“Legitimasi itu rapuh. Begitu rakyat merasa dikhianati, maka simbol-simbol negara bisa runtuh kapan saja,” kata seorang akademisi hukum tata negara.
Di media sosial, gelombang dukungan bagi aksi massa bertebaran dengan satu seruan: “Bubarkan DPR, tegakkan hukum, lahirkan sistem baru yang berpihak pada rakyat!”
Jalan di Persimpangan
Sulawesi Selatan kini berkabung. Indonesia terpaku. Bara yang menyala di Makassar bukan sekadar api di gedung, pos polisi, atau kantor kejaksaan, melainkan alarm keras bagi seluruh negeri.
Pertanyaan besar menggantung:
- Apakah elit dan aparat hukum akan bercermin dari tragedi ini?
- Atau negeri ini akan terus berjalan dalam lingkaran pengkhianatan dan perlawanan?
Seorang aktivis mahasiswa yang ikut turun ke jalan berkata lantang.
“Ini bukan akhir. Ini awal. Negeri ini milik rakyat, bukan tikus.”
Makassar menyala. Sulsel berkabung. Indonesia dipaksa bertanya: demokrasi kita masih hidup, atau hanya tinggal puing?
