Salam waras, Bulukumba – Di negeri yang katanya kaya sumber daya, perjalanan dari Kajang menuju Bulukumba justru memperlihatkan ironi yang menyakitkan.
Bensin eceran lenyap, SPBU kosong, dan rakyat dipaksa antre seperti meminta jatah hidup.
Ini bukan sekadar kelangkaan. Ini potret kegagalan.
Di Ujung Loe, Pertamax habis. Pertalite—yang jadi napas rakyat kecil—ikut menghilang. Di Ela-Ela, antrean mengular tanpa kepastian. Waktu rakyat habis di jalan, tenaga terkuras, sementara negara seolah jauh dari kenyataan.
Ketika BBM langka, yang naik bukan hanya harga—tapi juga kecemasan. Pertalite eceran tembus Rp15.000. Pom mini ikut menyesuaikan. Rakyat kecil kembali jadi korban dari sistem yang tak pernah benar-benar berpihak.
Padahal aturan jelas.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melarang penyalahgunaan distribusi BBM, ancamannya bukan main-main: penjara hingga 6 tahun.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 menegaskan: BBM subsidi wajib tepat sasaran.
Dan PT Pertamina (Persero) diberi mandat, bukan sekadar bisnis—tapi menjaga hajat hidup orang banyak.
Lalu pertanyaannya sederhana: Kalau BBM bisa hilang di jalan, yang hilang itu distribusi… atau pengawasan?
Jangan biasakan rakyat hidup dalam ketidakpastian. Jangan anggap antrean panjang sebagai hal biasa. Karena di balik itu, ada pekerja yang terlambat, ada petani yang gagal panen tepat waktu, ada ekonomi yang pelan-pelan lumpuh.
Negara tidak boleh hanya hadir dalam regulasi—tapi absen di lapangan.
Kalau ini terus dibiarkan, maka yang langka bukan hanya BBM. Tapi juga kepercayaan.
Salam waras… Karena waras adalah berani melihat masalah, dan lebih berani lagi untuk menyelesaikannya.
