Warga Sinjai menolak pembukaan tambang emas yang mengancam makam leluhur, tanah waris, dan identitas budaya Butta Panrita Kitta. Mereka menuntut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan generasi masa depan.
Sinjai, SalamWaras — Di tanah yang diwarisi turun-temurun, setiap gundukan tanah dan makam leluhur adalah saksi bisu […]
Berita Terkait
Headlines
Kategori: Uncategorized
Dugaan Mafia Tambang Timah Ilegal di Bangka Belitung: Herman Fu, Sofian Fu, dan Haji Yul Jadi Dugaan Tersangka, Kejati Diminta Usut Sampai Tuntas
Bangka Tengah – Kasus tambang timah ilegal yang marak di Bangka Belitung semakin menguak jaringan […]
Jaksa Agung dan Presiden Prabowo Ingatkan Tegakkan Hukum, PJI Sulsel Tagih Transparansi Proyek Kampung Nelayan Merah Putih
Jaksa Agung Burhanuddin tegaskan larangan aparat bermain proyek. PJI Sulsel tagih transparansi proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Presiden Prabowo beri peringatan keras: laporkan, siarkan, jangan diam!
PT Position Beroperasi Tanpa Izin?, Amanat Kami Jalankan, Kini Tindakan Bapak Presiden Dinantikan!
Liputan investigatif: publik menantang ketegasan Presiden Prabowo terkait dugaan tambang ilegal PT Position di Halmahera Timur. Aktivis dan mahasiswa menegaskan amanat Presiden sudah dijalankan, kini saatnya tindakan tegas negara.
Proyek Irigasi Kajen, Sumber Dana Tidak Jelas, Pekerjaan Semrawut, Pelaksana Misterius, Arahan Presiden RI Terabaikan
Proyek irigasi di Kelurahan Kajen, Kabupaten Pekalongan, menuai sorotan publik. Pekerjaan terlihat semrawut, sumber dana tidak jelas, dan pelaksana misterius menimbulkan pertanyaan soal kualitas dan transparansi.
Surat Terbuka Rakyat Sinjai kepada Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan
Rakyat Kabupaten Sinjai menuntut Komisi Informasi Sulawesi Selatan bertindak atas pengabaian Bupati dan Ketua DPRD Sinjai terkait permohonan informasi publik mengenai rencana eksploitasi emas PT Trinusa Resources di Butta Panrita Kitta. MUI, aktivis lingkungan, dan tokoh pemuda menolak keras tambang tersebut karena berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial.
Kades Pulolatong Dituding Abaikan Aturan, Warga Geram: Sertipikat Baru Abaikan Hak Lama
Seorang warga berinisial RT menyampaikan rasa kecewanya. Menurutnya, kepala desa telah menandatangani surat perjanjian jual beli tanpa melibatkan masyarakat sekitar dan tanpa pengukuran tanah yang akurat. Tindakan tersebut dinilai berpotensi memicu konflik dan merugikan masyarakat.
Jaksa Agung dan Menteri PKP Sepakat Perkuat Pengawasan Pembangunan
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta
Bupati Sinjai Bohong?, Rakyat Tercekik Pajak, DPRD Melancong!
Kenaikan PBB terbantahkan dokumen resmi, rakyat tercekik pajak, pejabat justru asyik menumpuk anggaran perjalanan dinas.
Terkait Pemberitaan Hotel Sabrina Dalam Pusaran Kasus 300 T, Kediaman WO diJalan Balai Sepi Tak Berpenghuni
Pantauan awak media beberapa minggu terakhir terkait WO seolah hilang jejak,awak media mencoba melakukan investigasi kekediaman WO namun tampak sepi dan tidak ada orang alias tidak berpenghuni.
Informasi dari beberapa orang sumber yang berbicara langsung kepada awak media menyampaikan yang bersangkutan memang jarang dirumah dan sejak 2 minggu yang lalu rumahnya telah kosong
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.