SalamWaras, Opini – Gagasan para ekonom dan pemikir politik beranggapan bahwa dunia ini memang dikendalikan oleh sekelompok kecil gagasan (Keyness,1936)—kebanyakan tokoh kunci pembuat kebijakan itu di negara-negara berkembang atau di negara-negara maju adalah sangat tergantung pada tehnokrat dalam penyusunan ekonomi dan sosial.
Maka penting sekali bagi kita untuk mengetahu berbagai asumsi yang dipergunakan oleh para tehnokrat agar kita bisa menangkap dan memahami tentang efektifitas yang paling mungkin atau sebaliknya.
Dan untuk mengamati negara-negara berkembang secara khusus, kita harus memahami pengetahuan tentang ini, karena kebanyakan teori mutakhir yang dikembangkan di negara-negara industri maju dan tidak di negara-negara berkembang (dunia ketiga).
Dalam sebuah muqaddimah dirilis dengan apik kalau tiga puluh negara maju yang kini dihuni kurang dari 30% dan diramalkan akan menjadi 20% penduduk dunia pada tahun 2000 (kala itu), yang saat ini menguasai kira-kira 90% dari pendapatan, cadangan finansial, produksi baja dunia, minyak bumi, dan menguasai 95% produk ilmu dan tehnologi dunia. Delapan dari 30 negara mau tersebut menguasai 80% ekspor barang industri non-militer; Jerman 21%, Amerika Serikat 17%, Jepang 14%, Inggris, Prancis, Italia masing-masing sekitar 8% dan Kanada 4%. Selain itu, 30% penduduk dunia yang tinggal di 30 negara tersebut (baik kapitalis maupun sosialis) memproduksi 60% hasil pertanian dunia dan mengkonsumsi lebih dari 60% bahan makanan yang terdapat di dunia.
Dalam konteks ini, mengacu pada perubahan signifikan dalam cara sebuah negara atau wilayah melakukan pembangunan. Pergeseran ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pemahaman tentang pembangunan, tantangan baru yang muncul, dan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang tidak terpecahkan oleh pendekatan-pendekatan sebelumnya.
Paradigma pembangunan telah mengalami perubahan mendasar dalam beberapa dekade terakhir. Model-model pembangunan yang sebelumnya dianggap sukses, seperti model pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, mulai menunjukkan kelemahan dan tidak mampu lagi mengatasi masalah kompleks yang dihadapi. Pergeseran menuju pembangunan berkelanjutan menjadi semakin jelas, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan, isu egnder, HAM, dan kepastian hukum termasuk iklim politik yang membaik.
Dengan dasar inilah kemudian pemerintah mulai beralih dari peran sebagai “provider” (pemberi) menuju peran sebagai “enabler” (penggerak) dalam pembangunan. Ini berarti pemerintah lebih fokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, mendorong partisipasi masyarakat, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semakin melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses pembangunan. Pembangunan tidak lagi dilihat sebagai masalah yang terpisah-pisah, tetapi sebagai proses yang terintegrasi yang melibatkan berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik.
Pergeseran pembangunan juga mencakup perluasan ruang lingkup pembangunan, dari yang sebelumnya hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi menjadi fokus pada peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, dan pembangunan lingkungan. Secara keseluruhan, pergeseran pembangunan merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara universal.
Dan bagi Indonesia, 30 tahun terakhir ini dalam berbagai situasi ekonomi dan politik maka sangat dimungkinkan arah pembangunan akan bergerak dari kiri ke kanan sebagai upaya pergeseran cara pandang, siakp dan perilaku dalam proses pengambilan keputusan demi kepentingan yang berbasis kerakyatan. Ini penting untuk dilakukan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai korupsi yang semakin hari semakin membahayakan bagi keberlanjutan negara.
Siklus pembangunan selalu terjadi berbarengan pucuk kepemimpinan berganti—kebijakan populis bisa saja berubah menjadi kebijakan politis, tergantung orientasi kepemimpinan politik. Bahkan perubahan paradigma selalu bersesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (publik). Seharusnya orang berganti secara politis tetapi paradigma, sikap dan nilai jangan ikut berganti, sebab membentuk mindset kepemimpinan itu tidak mudah.
Catatan Refleksi Akhir Tahun
Selalu ada sikap eforia dan histeria menjelang pergantian tahun—berbagai agenda, dan kegiatan digelar hanya untuk merayakan tutup akhir tahun. Bukan sekedar refleksi belaka, tetapi lebih kepada ceremonial simbolik dengan berbagai pernak-perniknya. Dan kita tahu secara bersama bahwa kalender adalah alat yang digunakan untuk pencatatan jumlah hari dalam tahun, pembagian bulan dan hari dalam pekan. Sebelum kemunculan kalender hijriah dalam Islam dunia pada masanya mengenal istilah kalender sebelum Masehi hingga kini kalender yang populer kita sebut kalender Masehi. Pengaruh kalender Masehi turut mempengaruhi tatanan kehidupan sehari-hari bagi bangsa ini tentu saja tidak luput dari sejarah panjang peradaban yang membersamainya.
Beberapa hari lagi awal dari penanggalan dan bulan dalam tahun Masehi akan tiba, mengakhiri bulan Desember 2025 sebagai penutup tahun dalam Masehi. Dan kita akan memasuki tahun baru 2026 Masehi. Dan setiap orang berusaha menuliskan tentang Resolusi nya di tahun baru tanpa harus melakukan upaya refleksi atas berbagai peristiwa, tragedi, history dan story si tahun sebelumnya. Kata Plato; “Hidup yang tidak direfleksikan, maka hidup yang tak layak diteruskan”
Peristiwa demi peristiwa terjadi dan berkembang seiring perjalanan kalender di tahun 2025 ini, tak terkecuali di provinsi Bangka Belitung yang kita pijaki dan langit yang kita junjung sebagai naungan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Menapaktilasi hal aktual yang terjadi di provinsi Babel, penulis mengajak semua kalangan pembaca menggapai kembali peristiwa lalu yang cukup penting untuk menjadi dasar berfikir dan menata provinsi ini menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang. Sebab yang paling menyayat perasaan sekaligus melukai hati masyarakat Bangka Belitung adalah Korupsi tata kelola Timah yang merugikan negara 300 T, ini seperti kotak pandora atas kemiskinan dan ketertinggalan Bangka Belitung dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia.
CATATAN AKTUAL PERISTIWA TAHUN 2025
SERAH TERIMA RAMPASAN 5 SMELTER OLEH PRESIDEN KE PT TIMAH TBK.
Peristiwa ini dimulai dari penegakan hukum yang merugikan negara dengan nilai fantastis. Badai carut marut tata kelola, niaga dan pemanfaatan SDA berupa timah di provinsi ini mencuat lalu tenggelam dengan hadirnya kekuatan baru dan bercokol untuk tujuan membenahi keadaan yang kemudian disebut SATGAS.
Pada kurun waktu di bulan Desember 2025 sebuah peristiwa bencana besar melanda provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar dengan nilai kerugian 2,04 T sebagaimana diberikan oleh mendia kompas. Bencana dahsyat yang menelan banyak korban jiwa ini tentu saja mengusik rasa kemanusiaan kita bersama atas musibah yang menimpa saudara/saudari kita sebangsa setanah air. Akan tetapi badai senyap lebih dahsyat melahap dan menimpa rakyat di kepulauan provinsi Bangka Belitung dengan nilai kerugian 300T hanya di tukar dengan KADO EKONOMI AKHIR TAHUN dengan nilai 5 smelter hasil rampasan negara. Rampasan itu tentu saja baik untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi tidak menaruh efek ekonomi terhadap Propinsi yang dikenal dengan sematan Serumpun Sebalai ini. Perlu rekonstruksi radikal untuk mengembalikan trust demi pemulihan ekonomi masyarakat.
GADUHNYA TATANAN SOSIAL DAN POLITIK
Harmonisasi adalah warna fluralisme yang fundamental perekat nilai-nilai bagi masyarakat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disematkan sebagai identitas daerah seperti narasi budaya dan adat istiadat melayu Serumpun Sebalai, Sepintu Sedulang hingga Laskar Pelangi. Karakteristik humanisme cinta damai seakan sirna dan terhapus ketika panggung politik daerah diwarnai kebuntuan dan penundaan pemilihan kepala daerah di beberapa daerah disertai fenomena kegaduhan sosial publik hingga kini.
Peristiwa aktual yang menyita perhatian itu diantaranya,
- kontroversi hubungan kepala daerah dan wakilnya.
- Pelaporan hukum ke kepolisian oleh gubernur atas tudingan mendalangi peristiwa aksi demonstrasi ke PT Timah Tbk.
- Tudingan Skandal pelaporan ijasah palsu wakil gubernur.
- Anomali penindakan terkait penyergapan timah oleh tim satgas yang menghiasi pemberitaan.
- Munculnya desakan realisasi plasma bagi rakyat di sekitar perkebunan sawit PT GML, yang kemudian bergeser pada terbukanya lahan penambangan timah pada areal perkebunan yang di kuasai oleh PT GML.
- Reaksi Penolakan atas rencana aktivitas pertambangan dilaut beriga kabupaten Bangka Tengah oleh PT Timah Tbk.
- Tak kalah mengerikan media online salam waras.com memberitakan, 300 Ton Timah Raib dari Gudang PT SIP, Dugaan Pencurian Skala Besar Guncang Bangka Belitung.
Peristiwa ini hanya secuil dari persoalan kegaduhan yang tersaji di permukaan. Namun cukup untuk menarik benang merah yang menjadi musabab terusiknya ketentraman di provinsi Bangka Belitung.
Rakyat di Bangka Belitung semakin apatis dan berada pada sikap skeptis atas tontonan dan persoalan integritas penegak hukum serta konsistensi pemimpin daerah terkait keberanian untuk memberantas hangus praktek perampokan sumber daya alam berupa timah dan mineral turunannya, serta perang melawan bahaya laten korupsi kolusi dan nepotisme oleh penyelenggara negara di daerah di seluruh sektor tak terkecuali ruang pemanfaatan SDA baik kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
Alih-alih berharap pemimpin daerah membawa kemakmuran bagi rakyat provinsi Bangka Belitung, bencana badai senyap yang melahap negeri serumpun sebalai, gaduh kian membawa rakyat babel saat ini ke ambang ekonomi yang kian pekat. Skeptisme itu tentu punya banyak alasan, salah satu diantaranya lemahnya penegakan hukum atas berbagai kejahatan ekologi dalam hal ini ekploitasi, penjarahan serta pencurian SDA. Dalam pendekatan psikoanalitis ala Sigmund Freud ada yang disebut dengan kecemasan (Anxiety), yakni sebuah kecemasan yang dialami manusia seperti rasa takut karena tidak amannya lingkungan tempat mereka hidup. Lemahnya penegakan hukum yang sering kali membuat manusia merasa was-was. Dan fenomena itu seperti yang terjadi di Bangka Belitung di tengah ekonomi yang kiat pekat (sedang tidak baik-baik saja).
Dan Resolusi di tahun 2026 menjadi kuda-kuda yang kuat, apakah masyarakat Bangka Belitung tetap kuat dalam badai yang belum usai, ataukah tetap harus menerobos badai dengan berbagai konsekuensi logisnya.
Penulis: Saidil Maulana ST
