Padang, 17 Agustus 2025 –
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi menggelar Rapat Pembahasan Peningkatan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 sekaligus koordinasi pengawalan Program Prioritas Presiden di Provinsi Sumatera Barat.
Rapat ini menjadi forum strategis membahas hasil pengukuran IKP Sumatera Barat yang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan akses informasi publik, sengketa pemberitaan, hingga perlindungan hukum bagi jurnalis. Selain itu, maraknya media abal-abal yang tidak terverifikasi Dewan Pers juga menjadi perhatian serius.
Kebebasan Pers Pilar Demokrasi
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, melalui sambutan yang dibacakan oleh Kabid Media Massa Kemenko Polkam, Muhamad Burhan, S.S., M.Hum, menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah pilar utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Indeks Kemerdekaan Pers bukan sekadar angka statistik, melainkan potret kualitas demokrasi kita. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan kolaborasi, memastikan pemberitaan dilakukan pihak yang kompeten, kredibel, dan memiliki legalitas sebagai pers. Dengan begitu, informasi yang disampaikan benar-benar akurat, berimbang, dan sesuai kode etik jurnalistik,” ujarnya.
Dukungan Pemprov Sumatera Barat
Sekretaris Daerah Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.KM., M.KM., menegaskan komitmen Pemprov Sumbar untuk mendukung kebebasan pers sekaligus memastikan Program Prioritas Presiden dapat berjalan optimal.
“Kebebasan pers adalah nafas demokrasi yang harus kita jaga bersama. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen menciptakan ekosistem informasi yang sehat, memperkuat kapasitas jurnalis, menegakkan regulasi media, serta memastikan program strategis nasional tersampaikan secara transparan dan efektif kepada masyarakat,” tegas Arry.
Sinergi untuk Stabilitas Nasional
Para narasumber menekankan pentingnya verifikasi media resmi, peningkatan profesionalisme jurnalis melalui pelatihan berkelanjutan, dan penguatan independensi media dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis.
Dalam sesi diskusi, peserta juga menyampaikan aspirasi terkait minimnya pemahaman aparat terhadap regulasi pers, perlunya ruang komunikasi rutin antar-stakeholder, serta dukungan konkret Pemda bagi jurnalis dalam menghadapi media tidak legal.
Penguatan kemerdekaan pers di Sumatera Barat diharapkan tidak hanya menjaga ruang informasi yang sehat dan kredibel, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas demokrasi, penguatan keamanan nasional, serta keberhasilan program prioritas Presiden di daerah.
Rapat ini menghadirkan Sekda Sumbar Arry Yuswandi, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah, Ketua KPID Sumbar Robert Cenedy, serta perwakilan dari Polda Sumbar, Lantamal II Padang, Komisi Informasi Daerah, Kejati Sumbar, Bakesbangpol, Lanud Sutan Sjahrir, Dandim 0312/Padang, Polres Padang, Kejari Kota Padang, dan insan pers nasional maupun lokal.
Pewarta: Jn//98
