Papua Pegunungan, SalamWaras – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan menilai konflik sosial yang terus terjadi di wilayah Papua Pegunungan bukan lagi peristiwa insidental, melainkan telah berkembang menjadi siklus dendam antarsuku yang diwariskan lintas generasi.
Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, serta masa depan generasi muda Papua Pegunungan.
Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, A.Md.Sos, menegaskan bahwa konflik yang awalnya bermula dari persoalan individu kini telah bertransformasi menjadi konflik kolektif yang melibatkan keluarga besar, klan, marga, bahkan membawa identitas gereja, kabupaten, hingga penyebutan suku besar.
“Ketika penyelesaian konflik tidak menyentuh akar keadilan sosial dan pemulihan relasi, maka luka batin dan rasa ketidakadilan terus dipelihara. Papua Pegunungan akhirnya menjadi lahan subur konflik baru, karena masalah lama tidak pernah benar-benar disembuhkan, hanya ditutup sementara oleh kesepakatan adat yang rapuh dan kehadiran pemerintah yang bersifat simbolik,” ujar Dolpinus.
Senada dengan itu, Leo Himan, Wakil Ketua III DPD I KNPI Papua Pegunungan, menyoroti tradisi pembayaran kepala yang selama ini menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik. Menurutnya, praktik tersebut telah berubah menjadi beban sosial-ekonomi yang sangat berat bagi keluarga pelaku maupun korban.
“Pembayaran kepala hingga miliaran rupiah yang bersumber dari iuran keluarga, pemotongan dana desa, hingga bantuan pemerintah justru mendorong konflik menjadi komoditas sosial-ekonomi. Pemerintah tanpa sadar terjebak pada pola pemadaman konflik di permukaan, sementara bara dendam tetap menyala,” tegas Leo.
Sementara itu, Bayam Keroman, Wakil Ketua DPD I KNPI Papua Pegunungan, mengungkapkan bahwa perempuan merupakan korban tersembunyi dalam konflik perang suku. Ia menyoroti praktik kawin paksa yang dinormalisasi sebagai bagian dari transaksi adat penyelesaian konflik.
“Perempuan—baik yang masih remaja, masih sekolah, bahkan yang sudah menikah—sering dipaksa dan dikorbankan demi memenuhi tuntutan adat. Martabat perempuan direduksi menjadi alat tukar konflik. Ini adalah pelanggaran kemanusiaan dan menciptakan trauma sosial yang mendalam,” ujarnya.
Dampak konflik juga merembet pada runtuhnya ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak. Arman Kogoya, Wakil Sekretaris DPD I KNPI Papua Pegunungan, menjelaskan bahwa kewajiban menyumbang uang dan ternak dalam konflik adat memicu rantai utang berkepanjangan.
“Banyak keluarga terpaksa menjual aset, mengorbankan ternak, bahkan biaya pendidikan anak demi membayar denda adat. Anak-anak tumbuh dalam ketidakpastian ekonomi dan tekanan psikologis. Konflik sosial telah berubah menjadi tragedi kemiskinan struktural,” katanya.
Hal serupa disampaikan Eliut Lokbere, Anggota DPD I KNPI Papua Pegunungan, yang menilai konflik suku meninggalkan luka batin yang tidak pernah benar-benar sembuh. Meski pembayaran adat dilakukan, dendam dan trauma tetap membayangi kehidupan sosial masyarakat.
“Masyarakat hidup dalam damai semu, dibayangi rasa takut dan saling curiga. Relasi sosial menjadi rapuh dan mudah meledak. Ketika kepercayaan sosial runtuh, pemerintah daerah kehilangan pijakan untuk membangun stabilitas jangka panjang,” jelasnya.
Atas realitas tersebut, Sekretaris DPD I KNPI Papua Pegunungan, Yulans F.Y Wenda, S.HI, menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta delapan pemerintah kabupaten agar segera mengambil langkah kemanusiaan melalui penyelenggaraan Dialog Rakyat dan Rekonsiliasi Konflik.
“Dialog Rakyat dan Rekonsiliasi Konflik adalah pokok pikiran dan rekomendasi seluruh pemuda dari delapan kabupaten sebagai bentuk tanggung jawab moral generasi muda Papua Pegunungan,” tegas Yulans.
DPD I KNPI Papua Pegunungan mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera berkoordinasi melalui forum stakeholder atau Rapat Kerja Muspida guna menginisiasi dialog yang inklusif, terbuka, dan bermartabat.
Dialog tersebut diharapkan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda KNPI, OKP/Cipayung, ormas, pimpinan sinode, akademisi, serta aparat negara.
“Konflik sosial terbukti menjadi penghambat utama ekonomi, pendidikan, dan pembangunan. Tanpa keberanian politik dan kebijaksanaan pimpinan daerah, Papua Pegunungan akan terus terjebak dalam lingkaran konflik yang menggerogoti masa depan generasi mudanya,” pungkas Yulans.
Salam Pemuda!
DPD I KNPI Papua Pegunungan
Energy of Harmony
