Salamwaras.com,Jombang, 15 Maret 2026 ~Sejak dilantik pada tahun 2025 hingga hari ini ada 10 kepala daerah yang terjaring operasi OTT KPK. Modus korupsinya beragam namun pada dasarnya mereka memanipulasi uang rakyat untuk kepentingan pribadi beserta koleganya.
Publik geram dengan perilaku rasuah yang seakan tidak membuat mereka jera dengan banyaknya kasus serupa untuk dijadikannya pelajaran, ujar Gus Wal (AR Waluyo Wasis Nugroho) Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Kebhinekaan lintas agama, suku dan budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB).
“Kepala daerah adalah sosok yang kita percaya menjadi panutan, baik secara akhlak maupun visi kepemimpinanya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang tertangkap seolah membongkar kepalsuan yang selama ini mereka tutupi. Siapapun kepala daerah yang terbukti korupsi tidak bekerja sendirian.
Ada sistem yang mereka ciptakan bersama untuk kepentingan materi. Ini sungguh menjadi bentuk keprihatinan kita bersama sebagai rakyat yang menyaksikan kebobrokan di depan mata” ungkap Gus Wal menanggapi fenomena OTT kepala daerah.
Gus Wal menyatakan kegeramannya pada aksi korupsi yang justru dilakukan oleh mereka yang berstatus pejabat. Gaji, Tunjangan dan fasilitas mewah yang diberikan negara, tidak menjadikan mereka merasa cukup dan tak pernah puas atas apa yang mereka dapatkan dari negara yang notabene bersumber dari uang rakyat hasil pungutan pajak.
“Kami patut menduga fenomena korupsi ibarat gunung es. 10 orang yang dijadikan tersangka sesungguhnya tersimpan 100 bahkan lebih orang kepala daerah yang belum terungkap karena masih tersembunyi di bawah permukaan. Aparat penegak hukum KPK, BPK, ataupun Tipikor Polri seharusnya tidak lantas berpuas diri pada banyaknya jumlah pengungkapan.
Harus diakui bahwa sistem tata kelola pemerintahan kita masih lemah Mengatisipasi modus maling anggaran negara. Tertangkap satu tumbuh seribu dengan modus yang lebih canggih menggambarkan realita yang tidak pernah habis meskipun setiap hari ada OTT” imbuh Gus Wal.
Dalam setiap rilis pemberitaan penanganan kasus korupsi selalu ditampilkan para pelaku berikut modus dan barang buktinya. Menurut Gus Wal itu semua sangat menyakitkan hati rakyat.
“Jangan dibilang kita bangga dengan keberhasilan penegak hukum KPK, BPK ataupun Tipikor Polri mempertontonkan pelaku korupsi berikut barang buktinya. Itu bukan sebuah prestasi namun sesuatu kebobrokan yang dipertontonkan. Mereka para pelaku seolah menggoreskan luka baru kekecewaan rakyat di atas keprihatinan yang belum kering sebelumnya.” Kata Gus Wal.
PNIB berkomitmen kuat menghimbau siapapun pejabat untuk menghentikan aksi korupsi selagi belum terungkap. Yang diharapkan oleh publik adalah kabar baik tentang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Namun yang terjadi adalah kabar buruk koruptor tertangkap.
“Yang kita harapkan adalah kabar keberhasilan pemimpin daerah mensejahterakan warganya. Bukan berita buruk kepala daerah mengenakan rompi tahanan. Sandang, pangan, pendidikan, kesehatan yang terjangkau sudah cukup melegakan kita sebagai pembayar pajak.
Bukan kepalsuan yang dibungkus pencitraan untuk menutupi kebobrokan yang pasti terungkap. Uang hasil korupsi adalah kerugian rakyat, bukan kerugian negara yang selama ini digembar gemborkan.
Negara tanpa rakyat tidak pernah punya uang. Kami rakyatlah para pemilik negeri ini yang sesungguhnya, bukan mereka para pejabat yang numpang sejahtera dengan memakan uang rakyat” tegas Gus Wal.
Sesungguhnya Korupsi, Ketidakadilan dan Kesewenang-wenangan para pejabat dan kepala daerah menimbulkan kekecewaan rakyat yang pada akhirnya memicu terjadinya tindakan Anarkisme serta menyuburkan pertumbuhan persemaian paham ideologi wahabi, Zionisme dan khilafah bibit dan Tunas Intoleransi, anarkisme radikalisme terorisme di Indonesia dan diseluruh Dunia, Tutup Gus Wal diakhir pernyataannya.
Editor : DM
