SalamWaras, Lanny Jaya, Papua Pegunungan — Sebuah seruan identitas dan kedaulatan lokal menggema dari Tanah Lani. Melalui catatan pembangunan yang disusun Mis Kogoya, ST—pendiri Yayasan Mili Nataka Papua—masyarakat Suku Lani diajak kembali meneguhkan jati diri, menjaga tanah leluhur, dan menjadi tuan di negerinya sendiri.
Narasi tersebut bukan sekadar daftar tuntutan, melainkan refleksi kegelisahan kolektif atas arah pembangunan di Kabupaten Lanny Jaya. Di tengah arus modernisasi dan penetrasi ekonomi dari luar, muncul kekhawatiran bahwa orang asli Lani justru terpinggirkan di tanahnya sendiri.
Tanah Leluhur Bukan Komoditas
Poin paling tegas dalam seruan ini adalah penolakan terhadap praktik jual beli tanah adat. Tanah, gunung, hutan, dan sungai di wilayah Lani ditegaskan sebagai warisan leluhur yang tidak boleh diperdagangkan.
Pesan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam atas potensi hilangnya ruang hidup masyarakat adat akibat ekspansi ekonomi dan investasi yang tidak berpihak.
Identitas Budaya Harus Dijaga
Selain soal wilayah, dokumen tersebut menekankan perlindungan identitas budaya Suku Lani. Mulai dari larangan komersialisasi identitas, penegasan penggunaan atribut budaya asli seperti noken, hingga kewajiban pelestarian adat istiadat.
Ada pula penegasan norma sosial internal, termasuk pengaturan peran laki-laki dan perempuan dalam ekspresi budaya dan kehidupan sosial.
Orang Lani Harus Jadi Pelaku Ekonomi
Seruan ini juga menyoroti aspek ekonomi lokal. Disebutkan bahwa sektor-sektor ekonomi dasar di Tanah Lani—termasuk transportasi lokal seperti ojek dan taksi—semestinya menjadi ruang prioritas bagi anak asli Lani.
Lebih jauh, pemerintah daerah didorong membuka koperasi di seluruh distrik serta memastikan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat adat.
Bahasa Lani dalam Pendidikan dan Pemerintahan
Isu bahasa mendapat perhatian khusus. Dalam catatan tersebut, pendidikan di Tanah Lani didorong menggunakan Bahasa Lani, bahkan diusulkan porsi 50 persen dalam sistem pemerintahan daerah.
Langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan bahasa ibu sekaligus memperkuat identitas generasi muda.
Desakan Penguatan SDM Lokal
Mis Kogoya juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia Lani secara sistematis.
Ia mengusulkan pembentukan lembaga penampung SDM Lani (LPSDM-L) agar data tenaga lokal siap digunakan saat rekrutmen CPNS maupun tenaga honorer di setiap OPD.
Gagasan ini diarahkan untuk memutus rantai ketertinggalan dan memastikan orang asli mendapat ruang dalam birokrasi.
Siapa Bangun Orang Lani?
Di balik seluruh poin tersebut, mengemuka pertanyaan mendasar: siapa yang sungguh-sungguh membangun masyarakat Lani agar menjadi “bos di negeri sendiri”?
Pertanyaan itu juga diarahkan pada konsep “Nawi Abua”—yang dimaknai sebagai harapan akan pembangunan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh.
Antara Harapan dan Tantangan
Seruan “Orang Lani kembali ke akar” kini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah, tokoh adat, dan seluruh pemangku kepentingan di Papua Pegunungan.
Di satu sisi, ia adalah panggilan menjaga martabat dan identitas. Di sisi lain, implementasinya menuntut kebijakan yang inklusif, adil, dan selaras dengan konstitusi serta prinsip keberagaman nasional.
Yang pasti, suara dari Tanah Lani telah disampaikan dengan terang: masyarakat adat ingin menjadi subjek pembangunan—bukan sekadar penonton—di tanah leluhur mereka sendiri.
Sumber: Mis Kogoya, ST
