Salam Waras Sinjai, — Robeknya bendera merah putih di kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sinjai bukan sekadar kelalaian administratif. Rabu 6 Agustus 2025i.
Ia adalah simbol dari sebuah luka dalam tata kelola pemerintahan yang makin jauh dari amanat konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan.
Aktivis lingkungan asal Sinjai, Dzoel SB, menyebut peristiwa ini sebagai “refleksi telanjang dari pemimpin yang abai terhadap simbol, dan sekaligus abai terhadap substansi: amanat Presiden dan derita rakyat”.
“Negara ini berdiri karena simbol. Tapi lebih dari itu, ia berdiri karena nurani, tanggung jawab, dan keberpihakan. Kalau bendera saja robek di kantor pemerintahan, apa kabar PT Trinusa yang akan merobek tanah leluhur kami?” ujar Dzoel dengan nada getir.
Dzoel menyinggung lambannya respon DPRD Sinjai, khususnya Ketua DPRD, atas berbagai persoalan krusial di daerah, banyang bayang kerusakan lingkungan dibalik rencana aktivitas PT Trinusa Resources, pembiaran terhadap suara-suara rakyat dari desa hingga kampus yang menolak tambang emas.
“Saya ingin bertanya kepada Pak Ketua DPRD Sinjai: Apa kabar PT Trinusa? Apa kabar amanat Presiden yang jelas-jelas melarang eksploitasi yang merusak ekologi? Apa kabar rakyat yang datang ke gedung dewan tapi tak dijawab bahkan dengan selembar surat?” tambah Dzoel.
Pernyataan Dzoel ini juga menyoroti fakta bahwa hingga hari ini, DPRD Sinjai belum menunjukkan langkah tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Bahkan ketika banyak tokoh agama, mahasiswa, dan petani bersuara, sikap para wakil rakyat justru terkesan membisu.
Menurut Dzoel, situasi ini bukan hanya krisis hukum dan lingkungan, tetapi juga krisis moral dan simbolik. Negara seolah hadir hanya untuk investasi, bukan untuk rakyat.
“Bendera robek bisa dijahit. Tapi kalau hati pemimpin robek oleh kepentingan tambang, maka ia menjahit negeri ini dengan benang penderitaan,” tutupnya.
