Salam Waras Bangka – Jelang Pilkada Ulang Kabupaten Bangka 2025-2030, aroma politisasi mulai menyengat.
Beberapa kandidat calon bupati gencar berkampanye, baliho dan spanduk mereka menghiasi seantero Bangka.
Namun, investigasi awal mengungkap dugaan penyalahgunaan program BPJS Kesehatan gratis.
Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah kandidat diduga memanfaatkan program pemerintah pusat dan daerah ini untuk menarik simpati masyarakat dengan syarat administrasi KTP dan KK.
Praktik ini patut dipertanyakan, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah Bangka yang defisit dan ekonomi masyarakat yang lesu.
Alih-alih menawarkan solusi nyata, beberapa kandidat justru diduga mengeksploitasi kebutuhan masyarakat demi ambisi pribadi.
Masyarakat Bangka berhak mendapatkan edukasi politik yang jujur dan memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu, bukan pemimpin yang memanfaatkan program sosial untuk kepentingan politik sesaat.
Dugaan penyalahgunaan program BPJS Kesehatan ini tengah diinvestigasi lebih lanjut.
Pihak media berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada dinas terkait dan berharap agar praktik politisasi ini tidak merugikan masyarakat Bangka.
Pilkada seharusnya menjadi ajang pemilihan pemimpin yang bertanggung jawab, bukan ajang bagi kandidat untuk mempermainkan program kesejahteraan masyarakat.
Kita berharap, proses Pilkada Ulang Kabupaten Bangka berlangsung transparan dan adil, menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah. (Aa)
