Salam Waras, Sinjai, Sulsel – Kabupaten Sinjai saat ini berada dalam pusaran terancam krisis multidimensi, lingkungan terancam hancur, ekonomi tercekik, dan yang paling mengkhawatirkan — kepercayaan publik runtuh.
Pemerintah daerah dinilai gagal merespons dan bahkan mengabaikan amanat langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyerukan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa kompromi.
Dari rencana tambang emas ilegal PT. Trinusa Resources seluas 11.362 hektar, tambang galian C liar, hingga kekacauan perizinan pabrik porang PT Mitra Konjac Indonesia, semua menjadi dugaan bisa dijadikan bukti bobroknya tata kelola dan lemahnya kontrol di tingkat lokal.
“Mari kita bersatu, jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan! Sekarang kita punya teknologi. Kalau ada bukti, siarkan! Jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya.” tegas Presiden Prabowo Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 02 Juni 2025 lalu
Sayangnya, seruan Presiden ini tidak bergema di Sinjai. Bupati Dra. Hj. Andi Nurhidayati Arif, M.Si., dan Ketua DPRD Andi Jusman, S.T. dinilai diam dan tak bertindak, kendati berbagai persoalan telah terang benderang di hadapan mereka.
Dugaan perlindungan terhadap mafia tambang dan investor bermasalah pun mencuat. Rakyat bertanya: di mana keberpihakan pemerintah?
Presiden Prabowo sebelumnya juga mengecam keras korupsi yang merampas kekayaan negara:
“Kekayaan kita sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat.”
“Kami berjuang agar anak-anak muda kelak menerima negeri ini dalam keadaan baik dan kuat.”
Namun di Sinjai, suara rakyat justru dibungkam, bukan dilindungi. Pernyataan enteng dari anggota DPRD Sulsel, Mizar Roem, yang mengatakan:
“Kalau soal tambang di Sinjai, nda usami terlalu heboh!” ujar Mizar justru memicu amarah publik.
Mahasiswa Turun Jalan, Bentrok Ringan Terjadi!
Sinjai sedang menghadapi gelombang protes dari mahasiswa! Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun ke jalan untuk melawan maraknya aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Pada Senin (21/7), HMI menggelar aksi di Mapolres Sinjai, menuding lemahnya penegakan hukum dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam tambang ilegal dan pembangunan pabrik porang di Kelurahan Lappa.
Aksi yang diwarnai pembakaran ban dan bentrokan ringan dengan polisi ini diwarnai teriakan keras dari Koordinator Lapangan Supardi: “Sinjai darurat hukum! Aparat penegak hukum tunduk pada para pemodal!” HMI menuntut tindakan tegas dan mengancam akan membawa kasus ini ke Kompolnas.
Dua hari kemudian, giliran PMII yang beraksi di tiga titik: Mapolres, Kantor Bupati, dan Kantor DPRD Sinjai.
Mereka menyoroti berbagai aktivitas ilegal, mulai dari tambang galian C hingga pabrik porang yang tak berizin.
Jenderal Lapangan PMII, Amar, mengatakan, “Aktivitas ilegal ini merusak lingkungan dan merugikan masyarakat Sinjai!” PMII menuntut penutupan proyek-proyek ilegal, investigasi menyeluruh, dan pengungkapan kasus penyelundupan BBM bersubsidi.
Mereka juga mendesak pemeriksaan Kapolres Sinjai dan mengancam aksi lanjutan hingga ke tingkat nasional jika tuntutannya diabaikan.
Aksi-aksi ini menunjukkan betapa besarnya keresahan masyarakat Sinjai terhadap aktivitas ilegal yang merajalela. Apakah pemerintah daerah akan merespon tuntutan mahasiswa ini?
Kehilangan Ma Xun Ya dan Dugaan Kejahatan Sistematis
Hilangnya Mr. Ma Xun Ya, perwakilan PT Mitra Konjac Indonesia, yang kini raib tanpa jejak, kian menguatkan dugaan bahwa perusahaan ini terlibat dalam skema bisnis ilegal.
Informasi seputar perizinan yang tak transparan, pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hingga dugaan gratifikasi, menciptakan atmosfer kecurigaan yang pekat.
APH Lamban, Keadilan Terancam
Keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) yang diduga membekingi pelaku kejahatan lingkungan memperkeruh situasi.
Penanganan kasus yang lamban, bahkan terkesan diredam, menjadi tamparan telak terhadap supremasi hukum di daerah.
Tajamnya Amanat Prabowo, Tumpul di Sinjai
Pidato Presiden Prabowo, yang mengandung semangat moral, politik, dan hukum, kini menjadi ujian nyata di Sinjai.
Krisis ini membuka borok lemahnya penghayatan terhadap Pancasila dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tubuh birokrasi lokal.
Sinjai tidak butuh slogan. Sinjai butuh keberanian.
Kepercayaan publik hanya bisa dibangun kembali melalui tindakan nyata, transparan, dan berani. Pemimpin yang gagal bertindak di tengah krisis bukan hanya abai — mereka bersalah.
Masa depan Sinjai bergantung pada pilihan hari ini: diam dan hancur, atau bergerak dan pulih.
(Bersambung…)
