Salam Waras Jakarta | — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8).
Aksi itu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kinerja wakilnya di parlemen. Sejak pagi, suasana Jalan Gatot Subroto mendidih. Poster, spanduk, hingga bendera perlawanan membanjiri jalan.
Paling mencolok, Jolly Roger ala bajak laut One Piece berkibar gagah di atas kerumunan—sebuah sindiran telak bahwa DPR menjelma “bajak laut politik” yang merampok uang rakyat dari balik meja anggaran.
Lalu lintas di kawasan Senayan lumpuh total. Jalan utama ditutup, akses tol Palmerah–Tanah Abang disekat, kendaraan taktis dikerahkan. Namun, sorakan massa tak terbendung: “Bubarkan DPR!”
Pemicu amarah publik jelas: isu kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp120 juta. Di tengah pajak mencekik, PHK massal, dan daya beli yang terjun bebas, kenaikan itu dianggap bukti telanjang DPR hanyalah bajak laut anggaran.
Skandal Toilet Parlemen
Gelombang protes kian relevan setelah pengakuan mengejutkan Muhammad Fithrat Irfan, aktivis muda nasional. Sehari jelang HUT RI ke-80, ia membongkar dugaan suap 95 senator DPD RI dalam pemilihan Wakil Ketua MPR unsur DPD.
Nama besar pun terseret: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menkumham Supratman Andi Agtas dituding sebagai pengendali transaksi demi meloloskan putra Supratman.
Menurut Irfan, transaksi berlangsung di Gedung Nusantara V, bahkan di toilet parlemen, dengan dolar Singapura dan dolar AS sebagai alat suap.
“Semua senator mau dijadikan under Dasco. Saya lihat sendiri anak Menkum video call Dasco saat transaksi berlangsung,” tegas Irfan.
Demokrasi yang Dibajak
Pengakuan itu kian menohok: demokrasi Indonesia sedang dibajak. Rakyat dipaksa jadi penonton, sementara kursi kekuasaan diperdagangkan di balik toilet Senayan.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan:
“Setiap rupiah dari keringat rakyat harus kembali kepada rakyat. Siapa pun pejabat yang berani bermain anggaran, sama saja mengkhianati Pancasila dan amanat kemerdekaan 1945.”
Namun kenyataan berkata lain. Di usia 80 tahun republik, Senayan justru menampilkan wajah bajak laut politik—menggarong amanat kemerdekaan dengan transaksi kotor
Hari ini, bendera bajak laut berkibar di depan DPR, simbol rakyat yang melawan.
Namun di dalam gedung parlemen, bajak laut politik diduga sibuk membagi dolar di toilet.
Pertanyaan mendasar kini menggema:
Apakah negara berani menindak para bajak laut berseragam elit, atau membiarkan kapal demokrasi terus dijarah di pelabuhan Senayan?
