Salamwaras.com,Pontianak, Kalimantan Barat —Dugaan keberadaan jaringan penampung hasil Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang disebut-sebut memiliki keterkaitan lintas negara kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Isu ini mencuat seiring berkembangnya informasi dari masyarakat mengenai perubahan pola distribusi hasil tambang ilegal di sejumlah wilayah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber masyarakat, hasil tambang yang sebelumnya diduga diserap oleh jaringan lokal kini disebut-sebut ditampung oleh kelompok baru yang diduga memiliki keterhubungan dengan pihak di luar negeri. Namun demikian, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Sejumlah warga dan penambang skala kecil mengaku heran karena aktivitas yang diduga berkaitan dengan rantai pasok hasil PETI tersebut dinilai berlangsung cukup lama tanpa adanya penindakan hukum yang terlihat signifikan. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Barat.
Dalam berbagai diskusi masyarakat, muncul pandangan bahwa apabila dugaan jaringan tersebut benar adanya dan beroperasi secara terstruktur, maka persoalan tersebut tidak lagi sekadar pelanggaran pertambangan, melainkan berpotensi mengarah pada kejahatan terorganisir yang melibatkan rantai distribusi lintas wilayah bahkan lintas negara.
“Kalau benar jaringan ini ada dan beroperasi secara terstruktur, tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum. Jangan sampai hukum hanya terlihat tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pemain besar yang memiliki modal dan jaringan luas,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Tantangan Penegakan Hukum dan Pengawasan Perbatasan
Maraknya dugaan jaringan penampungan hasil PETI lintas negara dinilai sejumlah kalangan sebagai persoalan serius yang dapat mencederai wibawa negara apabila tidak ditangani secara tegas. Selain berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi dan lingkungan, praktik tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di kawasan perbatasan.
Kapolda Kalimantan Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pun didorong untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan para aktor di balik rantai distribusi hasil PETI, termasuk apabila terdapat dugaan keterlibatan pemodal, jaringan penampung, maupun pihak-pihak yang diduga memfasilitasi terjadinya penyelundupan hasil tambang ilegal.
Muncul pula istilah satiris di tengah masyarakat, yakni “Emas Berpaspor”, yang menggambarkan keresahan publik atas dugaan mudahnya hasil tambang ilegal berpindah ke luar negeri. Ungkapan tersebut mencerminkan menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.
Pengamat Dorong Pembentukan Satgas Khusus
Pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hopi Munawar, menilai apabila dugaan tersebut terbukti, maka terdapat indikasi kejahatan terorganisir yang memerlukan penanganan lintas sektor secara serius.
Menurutnya, diperlukan reformasi pengawasan serta penguatan pengawasan internal pada institusi yang memiliki kewenangan di wilayah perbatasan guna memutus mata rantai penyelundupan hasil tambang ilegal.
Dr. Herman Hopi Munawar juga mendorong Polda Kalbar dan Kejati Kalbar untuk membentuk tim atau satgas khusus lintas sektoral yang bekerja secara transparan dan profesional.
“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan simbolis. Pendekatan follow the money perlu dilakukan untuk menelusuri aliran dana dan mengungkap aktor utama yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut,” tegasnya.
Secara satiris, sebagian warga bahkan menyebut bahwa “emas ilegal di Kalbar tampaknya memiliki paspor yang lebih lengkap daripada sebagian masyarakat yang hendak bepergian ke luar negeri.” Ungkapan tersebut menggambarkan keresahan publik terhadap dugaan lemahnya pengawasan terhadap peredaran hasil tambang ilegal.
Ketentuan Hukum yang Berpotensi Diterapkan
Apabila dugaan aktivitas tersebut terbukti melalui proses hukum yang sah, sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi diterapkan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)
Pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
2. Pasal 161 UU Minerba
Mengatur sanksi bagi pihak yang menampung, mengolah, mengangkut, menjual, atau memanfaatkan mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Dapat diterapkan apabila terdapat dugaan aliran dana hasil tindak pidana pertambangan yang disamarkan atau dialihkan melalui berbagai transaksi keuangan.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana dapat dikenakan terhadap pihak yang turut membantu, memfasilitasi, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal yang terbukti secara hukum.
Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat dan hasil penelusuran lapangan yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut secara umum dalam pemberitaan ini tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Masyarakat Kalimantan Barat kini menantikan langkah konkret aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang. Publik berharap setiap dugaan pelanggaran dapat diusut secara profesional, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Editor: DM MPGI
