Salamwaras.com,Jombang, 10 Juni 2026 -Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait berbagai persoalan yang muncul dalam aspek tata kelola, pengawasan, hingga dugaan penyimpangan yang melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN). PNIB menilai pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada pencitraan dan klarifikasi atas berbagai polemik yang muncul, tetapi harus berani mengungkap fakta serta mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Ketua Umum PNIB, Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, pelaksanaannya harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan keselamatan peserta didik sebagai penerima manfaat.
“Program sebesar ini menggunakan anggaran publik yang sangat besar. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus dibuka secara transparan. Jangan sampai energi pemerintah habis untuk membangun citra dan memberikan klarifikasi, sementara akar persoalan serta pihak-pihak yang diduga terlibat tidak pernah disentuh,” ujar Gus Wal.
PNIB menilai berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan MBG, mulai dari lemahnya pengawasan, potensi penyimpangan anggaran, hingga isu kualitas dan keamanan pangan, harus menjadi bahan evaluasi serius. Menurut PNIB, apabila terdapat kesalahan sistem maupun dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka perlu dilakukan penyelidikan secara menyeluruh agar tidak menjadi preseden buruk dalam pengelolaan program nasional.
“Yang harus dicari bukan hanya siapa yang lalai di lapangan, tetapi juga siapa yang merancang, mengatur, dan mengambil keuntungan apabila benar terjadi penyimpangan. Dalangnya harus diusut, bukan sekadar mencari kambing hitam,” tegasnya.
PNIB juga mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar proyek pemerintah, melainkan program yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, aspek keselamatan pelajar, kualitas makanan, serta efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik maupun pencitraan.
Selain itu, PNIB meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali mekanisme pelaksanaan MBG agar lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diawasi. Setiap lembaga yang terlibat, termasuk Badan Gizi Nasional, harus mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran kepada publik.
PNIB juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alokasi anggaran negara antara Program Makan Bergizi Gratis dengan kebutuhan dasar lainnya, seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut organisasi tersebut, program yang dirancang dengan tujuan baik tidak boleh menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya perencanaan maupun pengawasan.
“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Jangan sampai anggaran publik tidak dikelola secara optimal karena tata kelola yang buruk. Negara harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar terlihat berhasil di permukaan,” kata Gus Wal.
PNIB menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dan kinerja BGN merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen dan keberanian dalam membongkar setiap dugaan penyimpangan, memperbaiki sistem pengawasan, serta memastikan program berjalan sesuai tujuan awal.
Bagi PNIB, keberhasilan sebuah program nasional tidak diukur dari seberapa sering program tersebut diklaim berhasil, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat serta seberapa kuat negara menjaga amanah dalam pengelolaan anggaran publik.
Editor : DM MPGI
