Salamwaras.com,JAKARTA –Relawan pendukung pemerintahan LOGIS 08 menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang diduga mengorganisir aksi demonstrasi bayaran maupun pihak yang membiayainya.
Ketua Umum LOGIS 08, Anshar Ilo, menegaskan bahwa stabilitas nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Menurut mantan Wakil Ketua Umum DPP KNPI tersebut, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.
Namun, hak tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan persatuan nasional.
“LOGIS 08 mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional. Kritik dan penyampaian pendapat di muka umum adalah bagian dari demokrasi.
Namun, apabila terdapat praktik demonstrasi yang digerakkan oleh kepentingan tertentu dengan imbalan atau pendanaan tersembunyi, maka hal tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Anshar Ilo, Kamis (25/6).
Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan apabila ditemukan bukti adanya pihak yang mengorganisir atau mendanai aksi-aksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Menurut Anshar, upaya menjaga kondusivitas nasional menjadi penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika geopolitik global. Ia menilai stabilitas keamanan dan politik merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik serta menciptakan iklim investasi yang sehat di Indonesia.
“Apabila ada pihak yang terbukti membayar massa untuk melakukan aksi yang melanggar hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas. Begitu pula terhadap pihak-pihak yang menjadi donatur atau penyandang dana kegiatan tersebut. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan fakta,” ujarnya.
LOGIS 08 juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus mengedepankan dialog, menjaga persatuan dan kesatuan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Menurut organisasi tersebut, perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi harus disikapi secara dewasa dan tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga stabilitas nasional dan kepentingan bersama.
Editor : DM MPGI
