Salamwaras.com,Sekadau,Kalbar –Organisasi Satria Borneo Raya menyampaikan pandangannya terkait penindakan dan razia terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat. Menurut organisasi tersebut, penegakan hukum selama ini dinilai belum dilakukan secara berimbang.
Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di Sekadau, Jumat (26/6/2026). Satria Borneo Raya menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud membela praktik PETI yang dinilai merusak lingkungan. Namun, mereka menilai kebijakan penegakan hukum selama ini lebih banyak menyasar para pekerja tambang tradisional.
“Kami bukan membela aktivitas PETI yang jelas-jelas merusak lingkungan. Namun yang menjadi perhatian kami adalah ketika aparat lebih banyak menangkap para pekerja tradisional, bahkan merusak peralatan mereka, sementara persoalan yang lebih besar dinilai belum tersentuh,” ujar perwakilan Satria Borneo Raya.
Satria Borneo Raya mempertanyakan konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aktivitas PETI. Menurut mereka, selain para pekerja di lapangan, aparat juga perlu menindak pihak-pihak yang diduga berperan sebagai penampung atau pembeli emas ilegal maupun pemasok bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Kami mempertanyakan di mana letak keadilan dalam penegakan hukum. Jangan sampai masyarakat kecil hanya dijadikan objek penindakan, sementara pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan lebih besar justru tidak tersentuh hukum,” katanya.
Organisasi tersebut juga meminta aparat penegak hukum tidak semata-mata mengedepankan tindakan represif terhadap para pekerja PETI. Menurut mereka, sebagian besar pekerja melakukan aktivitas tersebut karena alasan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Stop menjadikan masyarakat pekerja PETI sebagai kambing hitam. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Mereka tentu tidak ingin bekerja dengan kondisi penuh lumpur dan mempertaruhkan nyawa setiap hari,” ujarnya.
Satria Borneo Raya mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif. Selain penegakan hukum, mereka berharap pemerintah memberikan edukasi, pembinaan, serta alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas PETI.
“Kalau mereka dianggap salah, berikan solusi. Kalau mereka dinilai merusak lingkungan, berikan pemahaman dan jalan keluar agar mereka bisa bekerja tanpa merusak lingkungan. Mereka bekerja hari ini untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini, berbeda dengan pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan besar dari aktivitas tersebut,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Polda Kalimantan Barat terkait pernyataan yang disampaikan Satria Borneo Raya. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
Sumber: Satria Borneo Raya
Editor: DM MPGI
