Salam Waras Sukabumi, Jawa Barat – Kemewahan “Family Gathering” Pengurus PGRI Kabupaten Sukabumi di Bali, berkedok Musyawarah Daerah (MUSDA), menimbulka kemarahan publik.
Perjalanan yang diduga melibatkan dana tidak transparan ini mendapat kecaman keras dari LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) DPC Sukabumi.
Ribuan guru honorer di Sukabumi berjuang mendapatkan kepastian status dan masa kerja, sementara pengurus PGRI menikmati liburan mewah.
Sekretaris Jenderal LSM RIB DPC Sukabumi, Lutfi Imanullah, menyebut tindakan ini ironis dan mempertanyakan komitmen PGRI terhadap aspirasi guru.
“Perjalanan wisata ini bentuk pemborosan dan pelecehan terhadap perjuangan guru honorer,” tegas Lutfi.
RIB menilai kegiatan tersebut melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
Organisasi ini mendesak PGRI Kabupaten Sukabumi untuk mengungkap sumber dana, rincian biaya, dan hasil kongkret MUSDA bagi guru honorer.
Ketiadaan transparansi ini menimbulkan kecurigaan atas dugaan penyelewengan dana.
Lebih jauh, RIB menyoroti lambannya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dalam pendataan tenaga honorer untuk ASN PPPK, meninggalkan guru honorer dalam ketidakpastian.
Ironisnya, saat guru honorer berupaya audiensi, pengurus PGRI justru berlibur. RIB menuding MUSDA sebagai kamuflase untuk menghindari pertanggungjawaban publik.
RIB meminta Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, dan BPKP untuk mengaudit penggunaan dana PGRI. Tindakan hukum akan ditempuh jika ditemukan penyelewengan.
Laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH) juga akan dipertimbangkan jika ada indikasi kuat penyelewengan dana publik atau iuran ASN. Ketidakpedulian PGRI terhadap nasib guru honorer menunjukkan kegagalan organisasi dalam menjalankan amanahnya.
