Salamwaras.com – Kajen – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penegasan terkait batas kewenangan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, khususnya dalam pengisian sejumlah jabatan struktural yang masih kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Dalam asistensi tata kelola pemerintahan daerah, Kemendagri mengingatkan bahwa pengisian jabatan tidak boleh dilakukan berdasarkan kedekatan maupun kepentingan tertentu. Seluruh proses harus mengacu pada regulasi dan mengedepankan sistem meritokrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Deddy Winarwan, dalam Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Plt. Bupati Pekalongan di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman, Ketua dan jajaran pimpinan DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Deddy menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya kekosongan jabatan struktural, mulai dari posisi camat hingga pejabat eselon III dan IV. Kekosongan tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar tidak menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia menegaskan, posisi Plt. Bupati memiliki keterbatasan kewenangan. Untuk melakukan pengisian jabatan, diperlukan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah serta pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pengisian jabatan itu menganut asas meritokrasi, yaitu manajemen talenta. Kompetensinya dilihat, pengalamannya, kemudian keilmuan, dan sebagainya,” jelas Deddy.
Peringatan lebih keras disampaikan terkait potensi praktik jual beli jabatan. Deddy menegaskan tidak boleh ada titipan, gratifikasi, suap, maupun transaksi dalam proses penempatan pejabat.
Menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran etika birokrasi, tetapi dapat masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
“Gratifikasi, jual beli jabatan juga adalah tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Kemendagri meminta seluruh proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka dan objektif. Penentuan pejabat harus berdasarkan kompetensi, kinerja, kepangkatan, pengalaman, serta latar belakang pendidikan, bukan karena kedekatan personal atau kepentingan kelompok.
Sementara itu, Plt. Bupati Pekalongan H. Sukirman menyatakan bahwa arahan Kemendagri memberikan pemahaman lebih jelas mengenai posisi, tugas, fungsi, serta batas kewenangan yang harus dijalankan selama memimpin pemerintahan daerah sebagai Plt. Bupati.
Sukirman juga mengakui pengisian jabatan yang masih kosong menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Termasuk arahan beliau untuk mengisi beberapa posisi yang kosong, seperti camat, kemudian eselon III dan IV yang memang menjadi prioritas kami juga,” ungkap Sukirman.
Selain membahas kewenangan Plt. Bupati dan pengisian jabatan, pertemuan tersebut juga membahas mekanisme perubahan status wakil bupati menjadi bupati definitif apabila proses hukum terhadap kepala daerah telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Deddy menerangkan, mekanisme tersebut harus mengikuti ketentuan perundang-undangan. Setelah terdapat keterangan resmi dari pengadilan mengenai status hukum yang telah inkrah, DPRD akan memproses pemberhentian kepala daerah melalui rapat paripurna dan mengusulkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.
Seluruh proses administrasi akan dilakukan melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Asistensi Kemendagri ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Pekalongan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus menata kembali kebutuhan organisasi birokrasi.
Masyarakat kini menantikan langkah konkret pemerintah daerah dalam mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Harapannya, proses tersebu
