PANGKALPINANG — Aliansi Masyarakat Cinta Bangka Belitung (AMC-BABEL) mendesak PT TIMAH Tbk dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersikap transparan terkait aktivitas pengolahan hasil tambang yang diduga dilakukan CV Trusajaya di Desa Penagan, Kabupaten Bangka, dan CV Bangka Prima Mineral di Desa Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah.
Desakan tersebut disampaikan melalui tiga surat resmi tertanggal 16 November 2026. Masing-masing ditujukan kepada PT TIMAH Tbk, Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung.
Surat pertama bernomor 014/Klarifikasi/XI/2026 ditujukan kepada PT TIMAH Tbk. Surat kedua bernomor 013/Pengaduan/XI/2026 disampaikan kepada Kepala Disnakertrans Babel. Sementara surat ketiga bernomor 015/Lapdu/XI/2026 ditujukan kepada Kejati Bangka Belitung.
Langkah AMC-BABEL ini bukan sekadar meminta penjelasan administratif. Organisasi tersebut mempertanyakan kepastian legalitas kegiatan, status kemitraan dengan PT TIMAH, asal-usul bahan baku, hingga kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
PT TIMAH Diminta Buka Status Kemitraan dan Legalitas
Dalam surat kepada PT TIMAH, AMC-BABEL mengajukan tiga pokok klarifikasi.
Pertama, mengenai status kegiatan CV Trusajaya dan CV Bangka Prima Mineral. Apakah aktivitas di kedua lokasi tersebut merupakan kegiatan penambangan, pengolahan, pemurnian, atau pencucian (washing plant) bijih maupun Sisa Hasil Pengolahan (SHP)?
Kedua, mengenai status kemitraan. AMC-BABEL meminta PT TIMAH menjelaskan apakah kedua perusahaan tersebut benar-benar merupakan mitra resmi atau pemegang Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT TIMAH Tbk.
Apabila kegiatan tersebut merupakan pengolahan mineral, AMC-BABEL meminta penjelasan mengenai dokumen perizinan dan persetujuan yang menjadi dasar operasional, termasuk:
- Perizinan Berusaha di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Persetujuan atau dokumen kerja sama dengan PT TIMAH Tbk.
- Persetujuan lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL sesuai skala dan karakteristik kegiatan.
- Kesesuaian tata ruang serta persetujuan penggunaan atau pemanfaatan lokasi kegiatan dari instansi berwenang.
Ketiga, mengenai asal-usul bahan baku. AMC-BABEL meminta PT TIMAH menjelaskan apakah bijih atau SHP yang diolah berasal dari penambang mitra resmi PT TIMAH di wilayah Penagan dan Sungai Selan atau justru dari sumber lain.
Persoalan asal-usul bahan baku menjadi penting untuk memastikan rantai pasok mineral dapat ditelusuri, termasuk legalitas sumber material yang masuk ke lokasi pengolahan.
AMC-BABEL memberikan tenggat tujuh hari kerja untuk memperoleh jawaban tertulis dari PT TIMAH.
Ketua AMC-BABEL menegaskan bahwa permintaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak mana pun, melainkan upaya meminta kepastian hukum.
“Kami tidak menuduh, kami meminta klarifikasi. Kalau memang legal, tunjukkan saja dokumennya. Tetapi kalau kegiatan itu tanpa kejelasan izin, inilah yang wajib dipertanyakan,” tegas Ketua AMC-BABEL.
AMC-BABEL juga menyampaikan informasi bahwa kegiatan CV Trusajaya di Desa Penagan disebut sudah tidak lagi beroperasi. Namun, berhentinya aktivitas tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memeriksa legalitas kegiatan selama perusahaan tersebut beroperasi.
Sebab, kepatuhan terhadap perizinan, persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah, dan ketentuan pertambangan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan TKA, Disnakertrans Diminta Turun Tangan
Selain persoalan pertambangan, AMC-BABEL turut menyoroti informasi masyarakat mengenai keberadaan pekerja yang diduga merupakan warga negara asing (WNA) di lokasi kegiatan CV Trusajaya di Desa Penagan dan CV Bangka Prima Mineral di Desa Sungai Selan.
Informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum.
Karena itu, AMC-BABEL meminta Disnakertrans Babel melakukan monitoring dan pemeriksaan awal untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penggunaan tenaga kerja asing.
Dokumen dan aspek yang diminta untuk diperiksa meliputi:
- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sepanjang diwajibkan sesuai ketentuan.
- Pengesahan RPTKA atau dokumen persetujuan penggunaan TKA yang berlaku.
- Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA), apabila diwajibkan.
- Pelaporan perusahaan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
- Kesesuaian jabatan, lokasi kerja, dan masa kerja TKA dengan persetujuan yang diberikan.
Surat pengaduan tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Bangka melalui instansi ketenagakerjaan Kabupaten Bangka, Bupati Bangka Tengah melalui instansi terkait, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang, serta kepala desa di kedua lokasi.
AMC-BABEL meminta pengawasan dilakukan secara objektif, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun keimigrasian.
Landasan Hukum: Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Sejumlah regulasi menjadi rujukan penting dalam menilai legalitas kegiatan tersebut.
Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur perizinan, kegiatan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian, serta kewajiban pemegang izin.
Kedua, PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar untuk menilai kesesuaian kegiatan usaha pertambangan dengan perizinan yang dimiliki.
Ketiga, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Cipta Kerja, serta PP Nomor 22 Tahun 2021. Regulasi ini mengatur persetujuan lingkungan, kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran.
Keempat, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana telah digantikan oleh PP Nomor 28 Tahun 2025. Ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko perlu menjadi acuan dalam memeriksa legalitas kegiatan perusahaan.
Kelima, terkait penggunaan TKA, berlaku UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan Cipta Kerja, serta PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Perusahaan pengguna TKA wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk ketentuan RPTKA dan kewajiban lainnya sesuai peraturan.
Selain itu, aspek keimigrasian juga tunduk pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.
Empat Tuntutan AMC-BABEL
Atas persoalan tersebut, AMC-BABEL menyampaikan empat tuntutan:
- PT TIMAH Tbk segera memberikan jawaban tertulis dan terbuka mengenai status kegiatan, legalitas, kemitraan, serta asal-usul bahan baku CV Trusajaya dan CV Bangka Prima Mineral.
- Disnakertrans Babel segera melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil investigasi awal atas informasi dugaan penggunaan TKA.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dinas ESDM Babel, serta aparat penegak hukum terkait melakukan pengawasan dan pemeriksaan lapangan.
- Kejati Bangka Belitung menelaah laporan AMC-BABEL dan mengambil langkah sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi tindak pidana atau pelanggaran hukum.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Kalau PT TIMAH dan Disnakertrans tidak memberikan jawaban, kami akan melayangkan surat lanjutan dengan tembusan kepada instansi pemerintah pusat,” tegas Ketua AMC-BABEL.
Transparansi Menjadi Ujian Pengawasan
Persoalan ini seharusnya tidak berhenti pada surat-menyurat antara organisasi masyarakat dan instansi pemerintah. Publik berhak memperoleh kepastian bahwa setiap aktivitas pengolahan mineral berjalan sesuai perizinan, memenuhi standar lingkungan, memiliki sumber bahan baku yang jelas, dan mematuhi aturan ketenagakerjaan.
PT TIMAH sebagai perusahaan yang dimintai klarifikasi perlu memberikan penjelasan secara terbuka apabila terdapat hubungan kemitraan atau kerja sama dengan kedua perusahaan tersebut.
Demikian pula Disnakertrans Babel perlu memastikan setiap informasi mengenai dugaan penggunaan TKA ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan terukur.
Sebab, dalam pengelolaan sumber daya alam, legalitas bukan sekadar dokumen untuk memenuhi administrasi. Legalitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap negara, lingkungan, pekerja, dan masyarakat.
Kini publik menunggu: apakah seluruh kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, atau masih ada aspek yang perlu diperiksa lebih jauh?
Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi PT TIMAH Tbk, CV Trusajaya, CV Bangka Prima Mineral, Disnakertrans Babel, serta seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
