Salam Waras Bone, Sulsel. —
Gelombang protes rakyat Bone atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan–Perkotaan (PBB-P2) berujung ricuh, meninggalkan luka sosial dan korban aparat.
Namun di tengah ketegangan itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman justru terlihat menghadiri Jalan Sehat Harkopnas ke-78 di Jeneponto, Sabtu (23/8).
Kehadiran orang nomor satu Bone di luar daerah saat warganya berhadapan dengan gas air mata memicu kekecewaan publik.
Banyak yang menilai bupati abai terhadap penderitaan rakyat dan sibuk dengan agenda seremonial.
“Rakyat Bone berdarah-darah, aparat luka, kantor bupati dikepung, tapi bupati malah jalan sehat. Ini jelas melukai rasa keadilan,” sindir seorang warga di Lapangan Merdeka saat aksi lanjutan digelar, Sabtu (23/8).
Ricuh Demo PBB-P2
Kericuhan pada Selasa (19/8) pecah setelah tuntutan massa Aliansi Rakyat Bone agar bupati atau wakil bupati menemui mereka tak diindahkan.
Massa menjebol pagar kantor bupati, membakar ban, hingga melempar bom molotov. Aparat terpaksa menembakkan gas air mata setelah belasan anggota TNI-Polri terluka.
Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi menegaskan pihaknya sudah mengantongi indikasi kuat adanya kelompok anarko yang menunggangi aksi. “Kami masih selidiki, bukti-bukti sudah dikumpulkan,” ujarnya.
Rakyat Balik Menekan
Pasca kericuhan, ribuan warga dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) kembali turun ke jalan menuntut aparat mengusut dalang kerusuhan. Mereka menuding sejumlah nama, bahkan menyebut Ketua DPRD Bone ikut terlibat.
Desakan publik akhirnya membuat Pemkab Bone menunda kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 65%. Namun, penundaan itu dianggap belum cukup. Bagi warga, luka sosial sudah telanjur menganga.
Gubernur Ingatkan Keadilan Pajak
Di tengah gejolak ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau seluruh kepala daerah menunda pemberlakuan kenaikan PBB. Menurutnya, kebijakan pajak harus melalui identifikasi dan klasterisasi objek pajak, serta memberi keringanan bagi masyarakat kecil.
“Jangan sampai membebani masyarakat menengah ke bawah. Pajak memang harus mendorong pendapatan daerah, tapi jangan jadi beban rakyat,” tegasnya dalam rapat Forkopimda di Makassar (20/8).
Bupati Dinilai Lepas Tanggung Jawab
Ironisnya, saat Gubernur menyerukan keadilan pajak dan rakyat Bone menuntut kepastian, Bupati Asman justru hadir di panggung Harkopnas Jeneponto. Dalam sambutannya, ia memuji koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
“Bupati seharusnya berada di tengah rakyatnya, bukan di panggung seremonial. Apa gunanya bicara ekonomi kerakyatan di luar daerah, sementara rakyat Bone menjerit di depan rumahnya sendiri?” kritik seorang tokoh pemuda Bone.
Menunggu Kepemimpinan Nyata
Kini publik menanti: apakah Bupati Bone berani hadir langsung di tengah rakyat untuk menjawab tuntutan, atau memilih bersembunyi di balik acara resmi.
Karena bagi rakyat, kehadiran pemimpin di masa krisis jauh lebih penting daripada kata-kata manis di podium perayaan.
