Salamwaras, Tanjung Jabung Barat, Jambi — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menurunkan tim pemantauan ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda nasional dalam memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik, sekaligus memastikan proyek pembangunan berjalan transparan dan sesuai tujuan masyarakat.
Turun langsung ke lapangan di tiga titik wilayah Kecamatan Tungkal Ilir, tim KPK melakukan inspeksi menyeluruh atas proyek-proyek strategis daerah.
Fokusnya jelas: mencegah sejak dini potensi penyimpangan anggaran dan memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi rakyat.
“Kami bukan ahli teknik sipil, tetapi ahli dalam pencegahan korupsi. Kami memastikan tak ada ruang bagi praktik korupsi dalam proyek-proyek yang menggunakan uang rakyat,” tegas Surya Wiharsa, perwakilan KPK wilayah Jambi–Bengkulu.
Dalam pantauannya, KPK menilai kualitas pengerjaan proyek di Tanjung Jabung Barat tergolong baik.
Pengelolaan yang dilakukan sejak awal tahun menjadi poin penting yang diapresiasi. Tidak hanya efisien, langkah tersebut juga dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral Pemkab terhadap amanah publik.
“Secara umum, proyek di sini jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Di tempat lain, banyak pekerjaan yang baru 30 persen menjelang akhir tahun, sedangkan di Tanjab Barat sebagian besar sudah tuntas sejak awal,” ujar anggota tim KPK.
KPK juga mencatat langkah bijak Pemkab Tanjung Jabung Barat yang menolak praktik mark-up dan menghindari pengerjaan terburu-buru menjelang akhir tahun anggaran.
Proyek-proyek yang dibiayai melalui APBD dinilai sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan dituangkan secara terbuka dalam perencanaan daerah.
Meski belum ditemukan proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, tim KPK memastikan akan melakukan evaluasi lanjutan setelah kembali ke Jakarta.
Hasil pantauan ini akan menjadi dasar pembelajaran bagi daerah lain dan bahan pertimbangan untuk peluang proyek di masa depan.
“Keberhasilan ini bisa menjadi legacy bagi Tanjab Barat. Jika pemerintah pusat melihat capaian baik ini, besar kemungkinan pengajuan proyek ke depan akan lebih mudah disetujui,” tutup Surya Wiharsa dengan optimistis.
Langkah KPK hari ini bukan sekadar pengawasan, melainkan pendidikan integritas di ruang publik. Bahwa tata kelola yang baik tak hanya soal aturan, tetapi juga soal kesadaran: uang rakyat harus kembali untuk rakyat.
(Tim Salamwaras / Apriandi)
