*SalamWaras* Pontianak, Kalbar
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait disharmoni yang terjadi secara terbuka di ruang publik antara Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Fenomena ini telah menjadi perhatian luas masyarakat dari berbagai lapisan, dan dinilai dapat membawa konsekuensi serius bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Disharmoni Dikhawatirkan Mengganggu Stabilitas Pemerintahan
Dr. Herman menegaskan bahwa ketegangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kedua belah pihak, tetapi juga berpotensi mengancam percepatan peningkatan daya saing daerah.
Menurutnya, dalam postulat pemerintahan modern, sinergisitas antara Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan keniscayaan untuk menjamin keberlangsungan roda pemerintahan yang efektif.
“Apabila keharmonisan terganggu, dapat dipastikan mekanisme birokrasi ikut terdampak. Bahkan bukan tidak mungkin terjadi disharmoni atau perpecahan antar lini birokrasi. Jika hal ini terjadi, roda pemerintahan dan pelayanan publik akan terganggu secara signifikan,” tegas Dr. Herman.
Potensi Kalbar Sangat Besar, Tetapi Butuh Kepemimpinan Harmonis
Kalimantan Barat, menurutnya, merupakan daerah yang menyimpan potensi luar biasa yang berkorelasi langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disharmoni pada pucuk pimpinan dikhawatirkan akan mengganggu implementasi visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan, sebab konsolidasi kebijakan tidak dapat berjalan optimal tanpa keharmonisan.
“Disharmoni ini, jika terus berlangsung, akan menimbulkan polarisasi sosial yang mengancam stabilitas masyarakat serta dapat melumpuhkan agenda-agenda strategis pemerintahan.”
Peran Masyarakat dan Tokoh Adat Sangat Penting Meredam Eskalasi
Dr. Herman menyerukan agar masyarakat Kalbar mampu menjadi peace maker dalam meredakan tensi politik yang memanas, sekaligus memastikan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur kembali memfokuskan energi pada tugas dan kewajiban masing-masing.
Ia menekankan bahwa tokoh masyarakat, lembaga adat, dan media massa memegang peran strategis dalam menjaga agar situasi tidak semakin liar.
“Semua pihak diharapkan dapat menahan diri, tidak mudah terprovokasi, dan media harus tetap mengedepankan objektivitas. Situasi seperti ini sangat rentan ditunggangi kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan oleh konflik berkepanjangan.”
Ajakan Moral untuk Menjaga Kedamaian dan Mendesak Rekonsiliasi Pemimpin
Pada bagian akhir pernyataannya, Dr. Herman menegaskan bahwa setiap warga Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kedamaian dan menolak perpecahan.
“Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Masyarakat harus bersuara, mendesak kedua pemimpin daerah untuk segera menormalisasi hubungan demi kepentingan yang lebih besar, yakni masa depan Kalimantan Barat.”
Sumber:
Pengamat Hukum & Kebijakan Publik
DR. HERMAN HOFI MUNAWAR
TimRed
