Salamwaras.com, Tangerang – Gelombang kekecewaan warga di lingkungan RT 01 hingga RT 06, Kota Tangerang, kini berada di titik puncak. Masyarakat mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menindak tegas semrawutnya pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar yang telah bertahun-tahun merampas hak pejalan kaki.
Pantauan di lokasi, kondisi kawasan di wilayah Kecamatan Cipondoh ini memang memprihatinkan. Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki justru beralih fungsi menjadi lapak berdagang. Akibatnya, kemacetan kronis setiap hari tidak terhindarkan.
Berikut adalah poin-poin utama peristiwa tersebut:
1.Ultimatum Penertiban Senin Besok
Masyarakat kini menanti janji penertiban yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 25 Mei 2026. Warga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang membuktikan kewibawaan negara dalam menegakkan peraturan daerah (Perda).
“Masyarakat membutuhkan tindakan nyata yang tegas, berani, dan berkelanjutan. Penertiban besok jangan hanya menjadi agenda seremonial atau panggung pencitraan saja,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat dengan nada tinggi, Minggu (24/5/2026).
2.Kritik Pedas: “Pemerintah Jangan Kalah oleh Oknum”
Salah satu warga RT 04/RW 01, David, menegaskan bahwa pemerintah adalah pelayan masyarakat, bukan pelayan kepentingan oknum tertentu. Ia menyoroti dugaan adanya pembiaran sistematis yang membuat pelanggaran ini bertahan selama bertahun-tahun.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelanggaran yang terjadi terang-terangan. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pemerintah takut terhadap oknum tertentu atau kalah oleh kepentingan kelompok,” tegas David.
3.Fasilitas Umum yang Terampas
Kekesalan warga bukan tanpa alasan. Anak-anak sekolah terpaksa bertaruh nyawa berjalan di badan jalan karena trotoar tertutup lapak semi-permanen. Penumpukan parkir liar di bahu jalan juga dituding sebagai biang keladi meningkatnya risiko kecelakaan di wilayah tersebut.
Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Masyarakat menekankan bahwa mereka tidak antikomoditas ekonomi kecil. Namun, pendekatan humanis tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan pelanggaran hukum. Warga mengusulkan adanya relokasi yang layak bagi pedagang agar ekonomi tetap jalan namun ketertiban tetap terjaga.
“Kalau hari ini ditertibkan lalu besok kembali dibiarkan, itu bukan penataan. Itu hanya drama penertiban yang terus diputar berulang-ulang tanpa solusi nyata,” pungkas warga dengan nada kecewa.
Kini, mata publik tertuju pada langkah Satpol PP Kota Tangerang esok hari. Apakah pemerintah mampu menjaga marwah hukum, atau kembali “melempem” di hadapan tekanan lapangan? Kita tunggu pembuktiannya.
Sumber: Warga
Laporan: Tim Jurnalis
@salwa_com/red
