*SalamWaras* Bengkayang, Kalbar – Aktivitas PETI di Kecamatan Monterado, Desa Mekar Baru, Dusun Puaje, kian […]
Penulis: Domo
Ratusan Ponton PETI di Sungai Pawan, Warga Tiga Kecamatan Desak Pemerintah dan Polda Kalbar Bertindak Tegas
SalamWaras, Ketapang, Kalbar — Masyarakat di tiga kecamatan di Kabupaten Ketapang mendesak pemerintah dan Polda […]
M Raup : Bupati KBB Harus Perhatikan 3 Aspek dan Transparan juga Profesional dalam Pengisian 5 Jabatan Dinas Bandung Barat
*SalamWaras* BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, menekankan bahwa pengisian 5 […]
98 Resolution Network14 Januari 2026 Berhasil Swasembada Pangan, Eli Salomo: “Kaum Tani Wis Gumuyu lan Gemoy”
*SalamWaras* Pada 7 Januari 2026 Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan […]
MPAK Desak Kejaksaan Tangkap Walikota Singkawang
Gelombang desakan penegakan hukum kembali menggema di Kota Singkawang. Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Anti Korupsi (MPAK) Singkawang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Singkawang, Selasa (13/1/2026) pagi.
Penguatan Tata Kelola Kejaksaan, Kajati Kalbar Ikuti Rakernas 2026
Rakernas Kejaksaan Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin, yang dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Rakernas merupakan forum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, sekaligus sebagai sarana perumusan kebijakan dan langkah strategis ke depan.
Warga Kuala Mandor B Keluhkan Dugaan Salah Ukur Tanah oleh BPN/PTSL
Sejumlah warga di Desa/Kelurahan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, menyampaikan kekhawatiran dan ketidakpuasan atas proses pengukuran tanah yang diduga dilakukan tidak akurat oleh tim Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kalimantan Barat.
Partai Hanura Singkawang Laksanakan Baksos, Berikan Bantuan Kepada Panti Asuhan
*SalamWaras* Singkawang, Kalbar, 8 Januari 2026 – DPC Partai Han, pimpinan Amiruddin M Yamin, melaksanakan […]
Konflik Agraria di Kalbar: Mafia Tanah Mengancam, Pemerintah Daerah Dipersalahkan
Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai konflik agraria yang meluas di berbagai kabupaten di Kalimantan Barat telah memasuki tahap darurat. Masifnya pergerakan mafia tanah di wilayah pedesaan disebut sebagai ancaman serius terhadap ruang hidup masyarakat desa, yang diperparah oleh kekosongan kepemimpinan (leadership void) di tingkat Pemerintah Daerah.
Mafia Tanah dan Premanisme: Ancaman Sistemik di Balik Ledakan Properti Labuan Bajo
Labuan Bajo sedang berada pada fase transformasi yang menentukan. Statusnya sebagai destinasi wisata super prioritas nasional telah mengubah landscape ekonomi dan sosial secara cepat dan radikal.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.