Salamwaras.com,Jakarta –Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih untuk keempat kalinya di tengah dinamika ekonomi global. Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat kinerja lembaga strategis dan merespons aspirasi masyarakat, khususnya pelaku usaha di sektor riil.
Salah satu posisi yang mengalami pergantian adalah Kepala Badan Karantina. Jabatan tersebut kini diisi oleh Abdul Kadir Karding, figur dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diharapkan mampu memperkuat integritas kelembagaan dan berpihak pada kepentingan pelaku usaha.
Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara (PPSWN), Benny Hutapea, menyambut positif pergantian tersebut. Dalam keterangan persnya, Jumat (1/5/2026) di Jakarta, ia menyampaikan harapan agar kepemimpinan baru mampu memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor sarang burung walet.
“Harapannya, kepala Badan Karantina yang baru dapat memberikan kepastian regulasi dan mengatasi tumpang tindih kewenangan sektoral antar lembaga,” ujarnya.
Benny mengungkapkan, pihaknya telah menyusun kajian terkait urgensi pembenahan Badan Karantina Nasional (Barantin). Dalam kajian tersebut, Barantin dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk lemahnya posisi dalam menghadapi kebijakan negara tujuan ekspor yang membatasi produk sarang burung walet (SBW) asal Indonesia.
“Koordinasi dan diplomasi dinilai belum optimal dalam memperjuangkan fasilitasi ekspor SBW,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya indikasi praktik yang menghambat tata kelola ekspor di internal lembaga, yang berdampak pada penurunan kuantitas dan nilai ekspor dalam beberapa tahun terakhir.
“Para pengusaha dan petani SBW mengalami penurunan ekspor, sehingga berimplikasi pada hilangnya potensi devisa negara yang cukup besar,” kata Benny.
Potensi Devisa dan Tantangan Ekspor
Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen utama sarang burung walet dunia, dengan kontribusi sekitar 80 persen dari total produksi global. Komoditas ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan telah dikenal sejak berabad-abad lalu sebagai produk unggulan.
Namun demikian, Benny mengungkapkan adanya praktik ekspor ilegal yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 ton per tahun. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi terkait lainnya, guna memperbaiki tata kelola sektor ini secara menyeluruh.
Para petani dan pelaku usaha sarang burung walet pun berharap kepemimpinan baru di Badan Karantina dapat membawa perubahan signifikan, terutama dalam memperkuat diplomasi perdagangan dan membuka akses pasar ekspor.
“Dengan ketegasan dan kapasitas kepala Barantin yang baru, kami optimistis sektor SBW Indonesia akan semakin kuat dan mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional,” tutup Benny.
Editor : DM
