Pembubaran mendadak Satgas Halintar mengejutkan publik Kepulauan Bangka Belitung. Langkah ini memicu dugaan kuat adanya manuver oknum Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menguasai aset negara yang seharusnya diamankan dalam kasus korupsi Rp 300 triliun.
Kali ini, BBM jenis Pertamina Dex yang diduga bercampur air di SPBU Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, resmi masuk ke ranah hukum dan tengah ditangani penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polres Bangka.
Desakan publik kian menguat: SEGERA usut, telusuri, dan periksa Popo. Nama pengusaha asal Sungailiat itu kembali menjadi sorotan setelah sejumlah temuan lapangan mengaitkannya dengan dugaan operasi tambang timah ilegal di Bangka Belitung.
Forum Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (FOMAKSI Sulsel) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa terbuka sebagai bentuk perlawanan terhadap dugaan praktik KKN yang dinilai telah merusak sendi-sendi keadilan dan kemanusiaan di balik tembok rutan.
Praktik jual beli kendaraan bermotor tanpa kelengkapan dokumen resmi kembali mencuat dan menyita perhatian publik.
Bukan hanya soal raibnya aset bernilai ratusan miliar rupiah, namun juga legalitas Surat Perintah (SP) Satgas Nanggala PT Timah yang hingga kini belum pernah diperlihatkan secara terbuka kepada publik maupun pihak terkait.
Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah, mencatat capaian signifikan sepanjang 2025. Angka kecelakaan lalu lintas berhasil ditekan tajam, sementara pengungkapan kasus narkoba menjadi sorotan setelah salah satu operasi berujung baku tembak dengan pelaku.
Kawasan Hutan Erelembang, Desa Tombolo Pao, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kini berada dalam sorotan
Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) mengakui telah mengantongi sejumlah barang bukti penting terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) tambang ilegal di kawasan hutan Lubuk, tepatnya di wilayah Sarang Ikan dan Desa Nadi.
Persoalan sebuah kendaraan seharusnya sederhana: siapa pemilik sahnya, di mana dokumen resminya, dan bagaimana negara memulihkan hak warga.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
