LSM GEMPAK-HAM mendesak Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota untuk segera mengevaluasi direksi PDAM Kota Makassar yang dianggap gagal memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut audit menyeluruh terhadap sistem pelayanan PDAM, termasuk dugaan buruknya distribusi air yang menyebabkan warga mengalami kekeringan di tengah kebutuhan hidup sehari-hari.
“Aneh, masyarakat menjerit karena air tidak mengalir, tapi tagihan tetap datang. Ini bentuk pelayanan yang sangat menyakitkan rakyat,” tulis salah satu poin kritik dalam seruan aksi tersebut.
Massa aksi juga meminta adanya kompensasi dan pengurangan tagihan bagi warga terdampak krisis air. Mereka menilai masyarakat tidak boleh terus dibebani pembayaran penuh atas layanan yang dianggap tidak maksimal.
Bahkan, dalam poin paling keras, GEMPAK-HAM menantang Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar untuk mundur dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu menghadirkan solusi nyata atas persoalan air bersih yang hingga kini terus dikeluhkan warga.
Aksi ini diprediksi menjadi sorotan publik karena menyentuh persoalan mendasar masyarakat, yakni kebutuhan air bersih. Warga kini menunggu langkah konkret Pemerintah Kota Makassar dalam meredam kemarahan publik yang terus meluas.
“Jangan tunggu rakyat makin marah. Air adalah kebutuhan utama, bukan janji politik,” tegas pernyataan penutup dalam seruan tersebut.
