JAKARTA – Gerakan Masyarakat Pengawal Kebijakan Publik (GMPKP) Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi tersebut, GMPKP mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (HC) Suyudi Ario Seto mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang disebut beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara.
Dalam aksi tersebut, GMPKP Indonesia menyampaikan pernyataan sikap yang menyoroti dugaan maraknya peredaran narkotika di sejumlah wilayah Labura. Mereka meminta Mabes Polri turun tangan untuk memastikan informasi mengenai dugaan jaringan tersebut ditindaklanjuti secara serius.
Berdasarkan hasil investigasi internal dan informasi dari sejumlah sumber yang dihimpun tim di lapangan, GMPKP mengidentifikasi dua kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni kelompok yang dikaitkan dengan Hadi Qurniawan Simangunsong alias Wawan dan kelompok Muhammad Ridwan Khan alias Redo.
Dalam dokumen pernyataan sikapnya, Wawan disebut-sebut sebagai sosok yang diduga memimpin jaringan peredaran narkotika. GMPKP juga mengklaim nama tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Badan Narkotika Nasional (BNN). Informasi ini mendesak untuk diverifikasi dan dipastikan kebenarannya oleh aparat berwenang.
Sejumlah nama lain turut disampaikan GMPKP untuk ditelusuri keterkaitannya dengan dugaan jaringan tersebut. Mereka disebut berada di beberapa wilayah, antara lain Suka Rame, Aek Kanopan, Pinggir Jati, Londut, dan Kecamatan Kualuh Selatan.
Sementara itu, kelompok kedua dikaitkan dengan Muhammad Ridwan Khan alias Redo. Dalam dokumen tersebut, Redo diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Pulo Jantan, sekitar Pabrik Marbo Jaya.
GMPKP juga mencantumkan nama Indra alias INKA yang disebut berada di wilayah Suka Rame, Kota Batu, serta Rijal alias Tonjit yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Seluruh nama dan informasi yang disampaikan diminta untuk ditelusuri lebih lanjut guna memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam tindak pidana narkotika.
Desak Mabes Polri dan Bareskrim Turun Tangan
Melalui aksi demonstrasi tersebut, GMPKP Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri. Mereka meminta pimpinan Polri menginstruksikan jajarannya melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan jaringan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara.
GMPKP juga mendesak Mabes Polri melakukan supervisi terhadap penanganan dugaan jaringan kelompok Wawan dan Redo, termasuk menelusuri struktur kelompok, sumber pasokan, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
Selain itu, Bareskrim Polri diminta berkoordinasi dengan BNN untuk mengungkap dugaan jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya apabila ditemukan bukti yang cukup.
Tidak hanya itu, GMPKP turut meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menindaklanjuti setiap laporan yang disertai bukti apabila ditemukan dugaan keterlibatan anggota kepolisian, pembiaran, penyalahgunaan wewenang, maupun ketidakprofesionalan dalam penanganan persoalan narkotika tersebut.
Ketua Umum GMPKP Indonesia, Khaidir Rahman, bersama Koordinator Aksi Anang R., menegaskan bahwa pemberantasan narkotika tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum juga harus mampu mengungkap jaringan pemasok, distributor, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari mata rantai peredarannya.
GMPKP berharap aksi demonstrasi di Mabes Polri tersebut menjadi perhatian serius pimpinan Polri agar dugaan peredaran narkotika di Labuhanbatu Utara segera ditindaklanjuti.
Mereka menegaskan, seluruh informasi dan nama-nama yang disampaikan harus diuji melalui proses penyelidikan yang profesional, transparan, serta berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.






