Salam Waras, Babel — Di tengah penyelesaian damai insiden di tambang Kepala Burung, suara masyarakat kembali menguat!, Jangan benturkan TNI dengan rakyat karena bersama Rakyat.
TNI adalah penjaga keamanan, penjaga batas, penjaga ketertiban—bukan tameng untuk menutupi kelalaian korporasi.
Pertanyaan masyarakat pun diarahkan secara terang:
“TMR, di mana tanggung jawabmu?”
Warga menilai bahwa pola pengelolaan tambang yang hanya datang saat menikmati keuntungan, namun menghilang ketika terjadi musibah, adalah pola lama ala VOC modern—praktek yang hidup kembali dalam wajah sektor tambang hari ini.
Perusahaan wajib hadir, wajib bertanggung jawab, dan tidak boleh bersembunyi di balik pengamanan lapangan.
TNI dan rakyat adalah satu.
Yang memisahkan mereka hanyalah kelalaian perusahaan.
Mediasi Berakhir Damai, Tetapi Perusahaan Absen
Mediasi insiden pemukulan pelimbang timah, Rohit alias Jodi (20), di area tambang pasir timah “Kepala Burung” pada Jumat (28/11/2025), telah dinyatakan damai.
Mediasi dihadiri keluarga korban, perangkat desa, pemerintah kecamatan, dan unsur TNI.
Namun proses yang semestinya menjadi ruang klarifikasi itu ternoda oleh absennya CV Tri Mitra Resource (TMR) — mitra PT Timah Tbk di blok kerja 54.
Absennya perusahaan memicu kritik keras warga. Bagi masyarakat, ini bukan kejadian pertama:
Perusahaan hadir ketika untung,
tetapi menghilang ketika rakyat terluka.
Insiden Disebut Miskomunikasi — TNI Gerak Cepat Bawa Korban ke RS
Insiden bermula dari teguran anggota TNI terhadap aktivitas pelimbang.
Teguran itu memicu reaksi spontan sehingga terjadi benturan.
“Barangkali karena ditegur, ada yang tidak terima, sehingga terjadi perkelahian spontan,” ujar salah seorang anggota di lapangan.
Setelah kejadian, TNI bertindak cepat:
membawa korban ke RSUD Depati Bahrin, memastikan tidak ada luka berat, menanggung seluruh biaya perawatan, dan mendampingi korban hingga penanganan medis selesai.
Sikap cepat ini diapresiasi oleh keluarga korban.
Komandan TNI: Tidak Ada Ruang untuk Kekerasan
Dankipan B 147/KGJ, Kapten Sandra Kirana, menegaskan:
“Kami tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apa pun.
Kami telah menyelesaikan secara kekeluargaan, dan saya tetap meminta maaf.
Jika masih ada perawatan lanjutan, kami bertanggung jawab penuh.”
Sandra juga mengingatkan media agar tidak menciptakan narasi yang memperkeruh keadaan.
Pihak keluarga menyayangkan absennya TMR.
“Seharusnya pihak CV TMR hadir dan berempati.
Tanpa arahan perusahaan kepada pengamanan, kejadian seperti ini tidak perlu terjadi.”
Mereka menegaskan bahwa oknum yang terlibat tetap harus diproses sesuai aturan,
sementara perusahaan wajib bertanggung jawab penuh sebagai pengelola resmi lapangan.
Pola VOC Modern: Ketika Korporasi Berlindung di Balik Kekuatan Lapangan
VOC pada masa kolonial bukan sekadar kongsi dagang. Mereka memiliki tentara bersenjata sendiri, kekuatan hukum, hak oktrooi, dan kewenangan layaknya negara.
Peran tentara VOC dulu meliputi:
memaksakan monopoli perdagangan, mendirikan dan menjaga benteng, melancarkan perang demi rempah-rempah, politik devide et impera, menindas perlawanan rakyat.
Analogi itulah yang masyarakat rasakan hari ini:
ketika perusahaan modern menghilang dari tanggung jawab,
sementara aparat lapangan harus menghadapi dampak sosialnya.
Inilah yang disebut publik sebagai “pola VOC modern”.
Pesan Publik: Jangan Ulangi Luka Sejarah
Masyarakat Bangka menolak keras pola eksploitasi yang menjadikan:
rakyat sebagai korban, aparat sebagai tameng, dan perusahaan sebagai pihak yang bersembunyi.
TNI dan rakyat adalah satu.
Yang harus tampil bertanggung jawab adalah perusahaan.
Ketidakhadiran TMR dalam mediasi membuat kesimpulan publik semakin tegas: “Ini bukan tambang rakyat.
Ini pola VOC modern yang dibungkus bisnis.”
CATATAN REDAKSI — Sejarah Sudah Mencatat
Media hanya mengingatkan:
sejarah telah mencatat bagaimana VOC hadir ketika untung dan menghilang ketika rakyat menderita.
Hari ini, bayangannya terasa kembali ketika korporasi tidak mau tampil di depan saat rakyat menjadi korban.
Peringatan sejarah ini bukan untuk membenturkan siapa pun,
tetapi agar pola kelam itu tidak kembali menguasai ruang hidup masyarakat.
