BLORA– Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026,Ketua FKBP DPRD Blora […]
Babak baru penegakan hukum berkeadilan di Kepulauan Riau resmi dimulai. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepri menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Pemilihan Ketua RT 005 RW 05 Kelurahan Pa’baeng-baeng yang digelar pada 3 Desember 2025 mencoreng nilai demokrasi di tingkat lingkungan.
*SalamWaras* Ketapang, Kalbar – Ketua Persatuan Wartawan (PWK), Verry Liem, memberikan tanggapan resmi terkait pemberitaan […]
Upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung membongkar dugaan tambang ilegal dalam kawasan hutan Lubuk Besar, Nadi, dan Sarang Ikan semakin menunjukkan keseriusan. Selasa siang (2/12),
Raungan mesin penyedot pasir kembali memecah kesunyian Gang Bandeng RT 02 RW 04, Kampung Jabi, Nongsa. Rabu (3/12/2025), suara itu terdengar tanpa jeda, menandai aktivitas galian yang diduga kuat ilegal dan dikelola seorang pria berinisial “Babe”.
Di tengah euforia kelulusan, hadir pesan kuat dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M, yang juga Guru Besar Ilmu Hukum UP. Lewat Orasi Ilmiah bertema “Generasi Muda Berintegritas, Profesional, dan Berjiwa Pancasila Menuju Indonesia Emas”,
Pekalongan —Program Peningkatan Produksi Peternakan di Desa Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kembali menuai […]
Dugaan carut-marut program ketahanan pangan kembali mencuat. Kali ini, warga Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, mempertanyakan kejelasan realisasi program Peningkatan Produksi Peternakan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2022 dengan anggaran Rp100.000.000.
Unjuk rasa warga Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Pekalongan, memanas setelah emak-emak dan anak-anak turun ke jalan membawa spanduk yang menuding Kepala Desa Cahayardi melakukan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp230 juta, hilangnya aset desa, serta dugaan pelanggaran dalam pengangkatan Kadus 5. Aksi diwarnai dandutan dan pengamanan ketat TNI–Polri. Warga menuntut transparansi dan meminta kepala desa hadir memberikan klarifikasi terbuka.
Unjuk rasa warga Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, kembali memanas siang ini. Aksi yang menuntut klarifikasi dugaan penyalahgunaan dana desa dan hilangnya aset desa itu terlihat didominasi emak-emak, bahkan sejumlah anak-anak ikut berada di lokasi, membuat situasi semakin ramai dan penuh perhatian publik.
