Salamwaras.com,Pontianak,Kalbar ~Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang menilai tidak relevan membandingkan Kalimantan Barat dengan Jawa Barat menuai perhatian dari kalangan akademisi dan pengamat kebijakan publik.
Salah satunya disampaikan oleh Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, yang menilai pernyataan tersebut rasional, tajam, dan tepat sasaran.
Dalam analisisnya, Dr. Herman menegaskan bahwa pendekatan apple to apple dalam membandingkan dua daerah dengan karakter berbeda adalah keliru jika hanya bertumpu pada angka absolut, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, maupun besaran APBD.
“Perbandingan semacam itu menyesatkan jika tidak mempertimbangkan konteks struktural dan geografis masing-masing daerah,” ujarnya.
Fokus pada Sistem, Bukan Sekadar Hasil
Ia menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan, yang seharusnya dibandingkan bukan hanya hasil akhir, melainkan proses dan sistem kerja yang diterapkan. Dalam konteks ini, Kalimantan Barat dinilai perlu terus mendorong inovasi berbasis prinsip unending improvement guna menciptakan tata kelola yang adaptif dan efektif.
Menurutnya, tantangan utama Kalbar terletak pada wilayah yang luas dengan distribusi penduduk yang tidak merata, sehingga berdampak pada jangkauan layanan publik, terutama di daerah pedalaman.
E-Government Jadi Solusi
Langkah Pemerintah Provinsi Kalbar dalam mengembangkan sistem e-government terintegrasi dinilai sebagai strategi yang tepat. Digitalisasi layanan publik diyakini mampu mengatasi hambatan geografis dan memperluas akses masyarakat.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak bagi wilayah dengan karakter seperti Kalbar,” tegasnya.
Kebijakan Harus Berbasis Data
Dr. Herman juga menekankan pentingnya pendekatan evidence-based policy dalam perencanaan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa kebijakan tanpa dukungan data yang kuat berisiko tidak tepat sasaran dan berpotensi memboroskan anggaran daerah.
Tantangan Lingkungan dan Investasi
Dengan wilayah yang sangat luas, Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Ia menilai pengelolaan lahan dan investasi ramah lingkungan harus menjadi prioritas agar ekosistem tetap terjaga.
Pendidikan dan SDM Jadi Kunci
Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Meski jumlah penduduk relatif kecil, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dinilai lebih penting.
Permasalahan pendidikan, khususnya keselarasan antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri lokal, masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
UMKM dan Digitalisasi Ekonomi
Penguatan sektor UMKM turut disoroti. Diperlukan pendampingan yang terstruktur, akses permodalan yang inklusif, serta percepatan digitalisasi usaha untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
Work Smarter, Bukan Work Harder
Dr. Herman menegaskan bahwa inovasi bukan berarti meniru daerah lain secara mentah, melainkan mengadaptasi sistem yang relevan dengan kondisi daerah. Fokus utama adalah membangun tata kelola yang memungkinkan pemerintah bekerja lebih efektif.
“Kalbar dapat mengejar ketertinggalan tanpa harus terjebak pada keterbatasan anggaran, selama sistemnya dibenahi dengan tepat,” pungkasnya.
Editor : DM
