Rakyat Bersuara, DPRD Bungkam!, NasDem Tegas di Pusat, Tapi Hello Kitty di Sinjai?

Salam Waras, Sinjai, Sulsel – Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan rakyat kontras dengan realitas getir di Sinjai. Senin (01/09/2025)

“Kekuasaan itu amanah. Jangan pernah khianati rakyat kecil. Itu berarti mengkhianati Pancasila,” tegas Presiden Prabowo.

Bacaan Lainnya

• Komisi III DPR Apresiasi Polri Atas Keberhasilan Pengelolaan SPPG
• Negara Tidak Boleh Kalah oleh Mafia Tanah! Ahli Waris H. Taman Buat Surat Terbuka Ke Presiden Prabowo
• Kades Pulolatong Dituding Abaikan Aturan, Warga Geram: Sertipikat Baru Abaikan Hak Lama

Namun Ketua DPRD Sinjai, — kader Partai NasDem — justru dinilai melecehkan aspirasi masyarakat dengan membiarkan persoalan krusial terhenti di meja legislatif.

Dari polemik tambang emas PT Trinusa Resources, pabrik porang, hingga pinjaman daerah ratusan miliar, semuanya tak kunjung dibahas melalui forum resmi DPRD.

Kado HUT RI ke-80, Aktivis Bongkar Dugaan Skandal Politik Toilet: 95 Senator Disuap?, Seret Nama Dasco & Menkum Supratman!

Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat (Sinjai Geram) juga mantan anggota DPRD Sinjai Arifin Kasong menegaskan rakyat berhak mendapatkan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Harusnya ada RDP, tapi sampai hari ini tidak pernah dilaksanakan. Ini pelecehan aspirasi masyarakat,” ujarnya, Minggu (31/8).

Arifin bahkan mempertanyakan kesetiaan Bupati Sinjai Priode (2025-2030) dan Ketua DPRD Sinjai Priode (2024-2029) terhadap Pancasila dan amanat Presiden.

“Jangan sampai pejabat kita di Sinjai hanya pandai berjanji saat pemilihan, tapi begitu terpilih melupakan rakyat,” tegasnya.

Hello Kitty Politik di Sinjai

Ironisnya, di pusat Partai NasDem justru berani mencopot Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI karena dinilai mencederai rakyat.

Tetapi di Sinjai, kader NasDem malah menjelma bak Hello Kitty: tampak lucu dan ramah di baliho, tapi sesungguhnya jinak, mandul, dan tak bergigi ketika berhadapan dengan jeritan rakyat.

Landasan Hukum yang Ditinggalkan

Padahal secara hukum, Pasal 154 UU No. 23 Tahun 2014 jelas mewajibkan DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bahkan PP No. 12 Tahun 2018 memberi mekanisme pemberhentian antarwaktu bagi pimpinan DPRD yang lalai menjalankan tugasnya.

“Kalau partai diam, berarti partai ikut membenarkan kadernya melecehkan rakyat. Itu sama saja mengkhianati Pancasila,” tegas Arifin mantan Anggota DPRD Sinjai.

Publik Menunggu Sikap DPP NasDem

Kini publik menanti: apakah DPP NasDem akan konsisten bersikap keras di daerah sebagaimana di pusat, atau justru membiarkan marwah partai runtuh di mata rakyat Sinjai?

Jika pusat berani, mengapa daerah justru jadi Hello Kitty politik? Pertanyaan inilah yang terus bergema di hati rakyat Sinjai.