Dugaan praktik upeti yang melibatkan oknum mengaku sebagai wartawan di balik aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan juga kejahatan moral yang mencederai nilai keadilan, etika pers, serta integritas aparatur negara.
Dugaan operasi Ponton Isap Produksi (PIP) PT Timah di perairan Sampur–Pasir Padi disorot. Diduga tanpa SILO, melanggar SOP, regulasi ESDM, UU Minerba, hingga UU Pelayaran. Keselamatan pekerja dipertaruhkan demi target produksi.
Harapan publik agar penetapan APBD Tahun Anggaran 2026 segera rampung kembali tertahan. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang sebelumnya gagal digelar karena tidak kuorum, kembali memantik tanda tanya setelah jadwal penundaan yang telah ditetapkan justru terlewat tanpa kepastian pelaksanaan.
Berangkat dengan niat menyampaikan aspirasi, rombongan HMI MPO Cabang Sinjai justru mendapat “penyambutan” yang sama sekali tidak mereka pesan.
SalamWaras, Pangkalpinang —Di negeri yang katanya menjunjung “kaidah pertambangan yang baik”, publik kembali dipertontonkan drama […]
Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat prasejahtera.
Penegakan hukum di Bangka Belitung kembali bergejolak. Kejaksaan Negeri Bangka Selatan resmi menetapkan dua pejabat daerah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerbitan legalitas lahan negara di Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, sepanjang 2017–2024.
Gelombang protes terhadap dugaan teror oknum debt collector Bank Mandiri kembali memuncak. Seruan aksi unjuk rasa jilid 2 dijadwalkan berlangsung Kamis, 11 Desember 2025, di kantor Bank Mandiri Sulawesi Selatan.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan kembali menyoroti polemik penyempitan irigasi yang diduga kuat akibat perluasan bangunan Hotel Terang Bulan Kajen. Dalam forum resmi tersebut, sejumlah pihak hadir untuk memberikan klarifikasi, termasuk perwakilan masyarakat, OPD terkait, dan jajaran pengawasan teknis.
Pada momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyalakan lagi alarm kewaspadaan terhadap potensi korupsi di tingkat desa.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
