Kasus tiga ahli waris di Palopo yang dijerat pidana oleh saudaranya sendiri menuai sorotan. Meski empat putusan Mahkamah Agung telah menyatakan tanah sebagai harta warisan bersama, proses hukum tetap berjalan. Publik menanti apakah hakim akan berpihak pada keadilan nurani sebagaimana amanat Jaksa Agung RI ST Burhanuddin.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat menindas rakyat kecil. Namun di Palopo, putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah justru diabaikan. Tiga ahli waris yang menang secara hukum malah ditahan, sementara pelaku lain dibebaskan. Publik pun bertanya: apakah hukum kini tak lagi berpihak pada kebenaran?
Kriminalisasi tiga ahli waris di Palopo mencerminkan penyimpangan hukum dan potensi benturan kepentingan di peradilan. Keadilan dibajak di negeri hukum sendiri.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
