Pasca aksi massa di kawasan tambang Kepala Burung, DPRD Bangka dijadwalkan menggelar RDP bersama PT. Timah, PT. GML, dan masyarakat. LMP Bangka mendesak dewan menunaikan fungsi pengawasan sesuai UU No. 23/2014 dan UU No. 32/2009 agar konflik tambang diselesaikan secara adil dan transparan.
