Salamwaras.com,Jakarta, 11 Juni 2026 — Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sorotan utama meliputi pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.
Gus Wal menegaskan bahwa kondisi ekonomi rakyat tidak boleh menjadi korban akibat lemahnya tata kelola kebijakan maupun kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan seluruh kebijakan ekonomi berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Rupiah harus distabilkan, daya beli rakyat harus dijaga. Jangan sampai rakyat kecil kembali menjadi pihak yang paling menderita akibat gejolak ekonomi. Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Gus Wal.
Ia menilai kebijakan kenaikan harga BBM perlu dikaji secara mendalam karena memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kenaikan BBM, katanya, dapat memicu peningkatan biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, serta memperberat beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tekanan.
“BBM bukan sekadar angka di SPBU. Ketika harga BBM naik, yang terdampak adalah petani, pedagang, pekerja, nelayan, dan seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain isu ekonomi, PNIB juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan praktik korupsi atau penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Gus Wal menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan anggaran dalam program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat tidak dapat ditoleransi.
“MBG adalah program yang menggunakan uang rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Jika ada pihak yang bermain atau menyalahgunakan anggaran, harus ditindak tegas. Jangan sampai program mulia ini justru menjadi ladang penyimpangan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa korupsi dalam program publik bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. “Jangan ada yang bermain-main dengan nasib rakyat. Aparat harus berani bertindak tanpa pandang bulu,” tegasnya.
PNIB juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional agar berjalan sesuai tujuan. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan ketidakpastian. Stabilitas ekonomi harus dijaga, harga kebutuhan pokok harus dikendalikan, dan uang negara harus kembali untuk kepentingan rakyat,” pungkas Gus Wal.
Editor : DM MPGI
