Salamwaras.com,Yogyakarta, 11 Juni 2026 — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) menyoroti sejumlah persoalan ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
BEM PTNU DIY mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menyampaikan bahwa persoalan kenaikan harga BBM tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi global, termasuk pengaruh geopolitik internasional yang berdampak pada harga energi dunia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa apabila kenaikan harga BBM berkaitan dengan kebutuhan impor dan transaksi energi menggunakan dolar Amerika Serikat, maka pemerintah harus terlebih dahulu memastikan fundamental ekonomi nasional, khususnya stabilitas rupiah, berada dalam kondisi kuat.
“Jika alasan kenaikan BBM adalah faktor geopolitik global, maka konsekuensinya Indonesia harus memiliki mata uang yang kuat. Karena transaksi pembelian energi menggunakan dolar, perbedaan nilai tukar antara Rp17.000 dan Rp18.000 per dolar saja sudah memberikan dampak besar terhadap biaya yang harus ditanggung negara maupun masyarakat,” ujar Tegar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk menjaga stabilitas rupiah, mengingat pelemahan nilai tukar akan berdampak langsung pada meningkatnya harga barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjaga rupiah agar stabil. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung beban akibat lemahnya mata uang nasional. Harga kebutuhan pokok, energi, dan sektor lainnya bisa semakin tertekan jika persoalan ini tidak segera ditangani,” tegasnya.
Selain itu, BEM PTNU DIY juga menolak rencana kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax dan Pertamax Green, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Menurut Tegar, kenaikan harga BBM non-subsidi dapat mendorong masyarakat beralih kembali ke BBM subsidi seperti Pertalite, yang berpotensi memicu kelangkaan maupun penimbunan apabila tidak diantisipasi secara serius oleh pemerintah.
“Selama ini banyak masyarakat sudah menggunakan Pertamax dan Pertamax Green karena selisih harga dengan Pertalite tidak terlalu jauh. Tetapi dengan adanya kenaikan harga, sebagian masyarakat bisa kembali beralih ke BBM subsidi. Pemerintah harus menghitung dampak sosial dan ekonominya secara matang,” katanya.
Di sisi lain, BEM PTNU DIY juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG. Menurut Tegar, program yang bertujuan untuk pemenuhan gizi anak-anak tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Ia menilai apabila terdapat dugaan penyimpangan atau korupsi dalam penggunaan anggaran publik, maka aparat penegak hukum harus bertindak secara transparan, tegas, dan tanpa pandang bulu.
“Program ini seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan ruang keuntungan bagi segelintir pihak. Jika ada dugaan penyimpangan, harus diusut secara serius dan terbuka,” ujarnya.
BEM PTNU DIY juga meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut diperiksa secara menyeluruh. Proses hukum, menurutnya, harus memastikan akuntabilitas dan pemulihan kerugian negara.
“Usut tuntas semua pihak yang terlibat. Jangan sampai proses hukum berhenti pada pemeriksaan administratif. Harus jelas siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana kerugian negara dipulihkan,” tegas Tegar.
BEM PTNU DIY menegaskan bahwa pemerintah harus kembali menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Stabilitas ekonomi, keterjangkauan harga energi, serta tata kelola program sosial yang bersih dan transparan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
“Jangan sampai rakyat kembali menjadi korban dari kebijakan yang tidak matang. Pemerintah juga perlu meningkatkan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya.
Editor : DM MPGI
