Salamwaras.com,Jakarta, 22 Juni 2026 -Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Yth. Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Prabowo Subianto,Dengan hormat, Mencermati perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat serta mempertimbangkan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai potensi disintegrasi, kami dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), organisasi kemasyarakatan kebhinekaan lintas agama, budaya, dan tradisi yang menolak intoleransi, radikalisme, terorisme, serta segala bentuk paham yang bertentangan dengan Pancasila, menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kami menilai berbagai dinamika yang berkembang saat ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai penolakan di sejumlah daerah. Penolakan tersebut menunjukkan adanya persepsi di masyarakat bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan.
Pengurangan anggaran pendidikan untuk mendukung pendanaan program MBG dinilai berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap dunia pendidikan. Berkurangnya alokasi anggaran dapat memengaruhi kesejahteraan guru, tenaga pendidik, serta keberlangsungan berbagai program pendidikan yang menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Kami berpandangan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Peserta didik tidak hanya membutuhkan pemenuhan gizi, tetapi juga sistem pendidikan yang berkualitas, tenaga pengajar yang memadai, serta sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.
Di sisi lain, berbagai kasus dugaan korupsi yang terus terungkap di berbagai sektor semakin memperkuat keresahan masyarakat. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan penegakan hukum. Masyarakat berharap setiap pelaku korupsi dapat diproses secara adil dan transparan, serta seluruh kerugian negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin.
Dalam bidang ekonomi, kami juga mencermati meningkatnya ketergantungan terhadap pembiayaan utang yang pada akhirnya menjadi beban bagi generasi sekarang maupun mendatang. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam seharusnya mampu mengoptimalkan pengelolaan kekayaan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Masyarakat di berbagai daerah masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga kesejahteraan ekonomi. Dalam kondisi demikian, ruang demokrasi yang sehat harus tetap dijaga agar masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen bangsa dapat menyampaikan aspirasi, kritik, serta gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Kami meyakini bahwa kritik yang disampaikan masyarakat bukanlah bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan bagian dari upaya bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan demi kepentingan bangsa.
Atas dasar berbagai kondisi tersebut, kami dari PNIB memohon kepada Presiden Republik Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi kebijakan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet serta memastikan pemerintahan diisi oleh figur-figur yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
3. Menindak tegas pelaku korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta mengupayakan pemulihan seluruh kerugian negara.
4. Menjamin kebebasan berpendapat bagi mahasiswa dan masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
5. Memperkuat penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang merusak lingkungan, merugikan negara, dan menghambat keadilan ekonomi.
6. Memastikan seluruh program bantuan dan subsidi pemerintah tepat sasaran serta bebas dari kepentingan politik kelompok tertentu.
7. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam nasional berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 demi mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
8. Menjaga keutuhan bangsa dengan mencegah berkembangnya paham-paham yang berpotensi menimbulkan intoleransi, radikalisme, kekerasan, dan perpecahan sosial.
Surat terbuka ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara. Kami berharap berbagai masukan yang kami sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan demi menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mendengar suara rakyatnya. Oleh karena itu, ruang dialog yang terbuka dan demokratis perlu terus dijaga sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga Indonesia senantiasa menjadi bangsa yang berdaulat, adil, makmur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta persatuan nasional.
Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasisi Nugroho (Gus Wal)
Editor : DM MPGI
